Tidaklah berlebihan bila Dr Mohammad Natsir dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia mendapat kehormatan disebut sebagai ”Generator Da’wah”. Hal ini bisa kita geledah dalam sejarah republik ini. Dewan Da’wah lahir sebagai lembaga Da’wah setelah Partai Politik Masyumi dipaksa bubar oleh rejim Orde Lama dan tidak diberi ijin untuk hidup kembali oleh rejim Orde Baru.

Masyumi sendiri dinawaitukan sebagai wadah tunggal gerakan politik Islam. Partai ini dilahirkan oleh Kongres Umat Islam Indonesia yang kedua di Yogyakarta tahun 1945, yang dihadiri sekitar lima ratus utusan organisasi sosial keagamaan yang mewakili hampir seluruh organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad, Mai’iyatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta.

Beberapa prestasi kebangsaan yang pernah ditorehkan Masyumi antara lain: M Natsir (1950-1951) Menjadi Perdana Menteri; Mohammad Roem sebagai Mendagri adalah konseptor utama UU Pemilu; Mohammad Roem juga dikenal sebagai diplomat ulung, ia menjadi delegasi Indonesia dalam perun-dingan dengan Belanda yang dikenal dengan Perjanjian Roem-Royen.

Masyumi juga yang pertama mengusulkan dan menggodok RUU Anti-Korupsi pada di masa Boerhanoeddin Harahap memimpin kabinet (1955-1956); Syafrudin Prawiranegara merupakan pakar ekonomi yang juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama tahun 1950; Syafrudin Prawiranegara pulalah yang menjadi Pimpinan PDRI (Pimpinan Darurat Republik Indonesia) ketika Soekarno, Hatta dan beberapa menteri ditawan Belanda.

Pada pemilu 1955, Masyumi membuktikan diri sebagai partai Islam terbesar. Masyumi mendapat dukungan suara terbanyak, yakni 10 dari 15 daerah pemilihan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1960 Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, melalui Keppres No 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960. Setelah tidak mendapat lampu hijau untuk bangkit lagi di era Soeharto, Pak Natsir dan kawan-kawan mentransformasi gerakan politik menjadi gerakan Da’wah sosial keagamaan dengan mendirikan Dewan Da’wah pada tahun 1967. Perubahan strategi ini disampaikan Pak Natsir dengan ungkapannya yang fenomenal: ”Kalau dulu kita berda’wah dengan menggunakan jalur politik, maka sekarang kita berpolitik menggunakan jalur da’wah”.

Sebagai generator Da’wah, Dewan Da’wah yang diketuai Pak Natsir menginisiasi pendirian banyak lembaga Da’wah dan pendidikan, sebagaimana diuraikan dalam buku kecil ini.

Melalui tema besar ”Selamatkan Indonesia dengan Da’wah”, Dewan Da’wah berkonsentrasi pada pendidikan kader da’i dan penempatan mereka sebagai pendamping ummat di pedalaman (termasuk perbatasan) Nusantara, serta meningkatkan taraf hidup ummat binaan mereka.

Namun, amal Da’wah Dewan Da’wah masih jauh dari mencukupi untuk menggeneratori seluruh Nusantara. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste.

Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.

Menurut data BPS 2014, hingga saat ini terdapat 183 daerah tertinggal di Tanah Air, yang 70 persen diantaranya berada di Kawasan Timur Indonesia. Misalnya di Papua (93 persen), Sulawesi Tengah (91 persen), Maluku Utara (78 persen), dan Sulawesi Tenggara (75 persen).

Walau demikian, apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan Dewan Da’wah, kiranya sesuai dengan beleid kebijakan nasional bangsa ini.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, menjadi outward looking, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pembangunan wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan(prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).

Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk : (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.

Dengan segala kekurangannya, semoga amal Da’wah Dewan Da’wah dicatat sebagai amal soleh bagi seluruh keluarga besar Dewan Da’wah sejak dulu hingga kini.