Dalam dengar pendapatnya dengan komisi gabungan DPRD kota Cirebon, Budi menyatakan, sebagai orang tua, pihaknya tidak pernah memaksa puterinya mengenakan jilbab karena anaknya itu masih duduk di Sekolah Dasar. Dikatakannya, keinginan mengenakan jilbab datang dari puterinya sendiri yang kini duduk di kelas empat SD, “Sebagai orang tua, saya bangga dengan anak saya yang sudah menyadari  akan kewajibannya sebagai seorang muslimah,” ungkap Budi semangat.

 

 

 

Namun keinginan Budi tidak bisa terwujud berhubung pihak sekolah tidak mengabulkan keinginan anaknya itu. Di depan anggota DPRD Cirebon, dengan mantap pihak GIS menyatakan, bahwa pihaknya memang melarang siswinya mengenakan asesories terkait dengan keagamaan tertentu. “Itu melanggar aturan sekolah, dan kami tidak akan mengizinkannya,” ungkap Wresmi selaku kepala sekolah GIS.

 

 

 

Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi C, Agus Thalik menegaskan, dalam Islam, kerudung bukan merupakan asseroris, tetapi merupakan kewajiban yang mengingat kepada muslimah yang sudah aqil baligh. Sehingga tidak ada alasan sama sekali sekolah melarang keinginan siswi yang ingin melaksanakan kewajibannya itu.

 

 

 

Sementara itu,  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Slamet Effendy Yusuf mengatakan kalau pihak sekolah Geeta International School (GIS) masih berkeras melarang siswi disekolahnya menggunakan jilbab,  sebaiknya tak membangun sekolah di Indonesia..

 

 

 

”Kalau mau larang jilbab jangan bangun sekolah di Indonesia, pilih negara lain selain di Indonesia.” ujar Effendy ketika dihubungi Republika, Selasa (24/1). Peraturan pendidikan di Indonesia, jelas Effendy, telah gamblang mengatur tentang hak siswa yang berbeda agama untuk mendapatkan keleluasaan menjalankan keyakinannya. Termasuk penggunaan jilbab.Jadi, bila sekolah masih ngotot ada baiknya bagi pihak yayasan mendirikan sekolah lain diluar Indonesia. Jangan di Indonesia, apalagi di Cirebon yang terkenal dengan kota Wali.

 

 

 

Hal senada juga disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yunahar Ilyas. Menurut dia,  GIS harus lebih banyak belajar dalam memahami peraturan dan Undang Undang pendidikan di Indonesia sebelum mendirikan sekolah. “Mereka harus lebih banyak belajar undang-undang pendidikan bila mau mendirikan sekolah di Indonesia,” ujar Yunahar.

 

 

 

Muhammadiyah sendiri, tambah Yunahar,  mengecam keras kebijakan yang sewenang-wenang itu. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga menjabat sebagai ketua MUI mengatakan, kebijakan pelarangan jilbab sudah tidak trend lagi. Bahkan di dunia internasional sekalipun. Banyak negara Eropa dan Amerika yang terkenal dengan faham Liberal dan sekuler telah membolehkan siswanya menggunakan jilbab. Lho kenapa di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam mau melarang jilbab.

 

 

 

Berkenaan dengan itu, Walikota Cirebon, Subardi, telah melayangkan surat peringatan kepada GIS terkait larangan jilbab bagi siswinya. Namun surat ini sampai sekarang belum digubris pihak terkait. Berkaitan dengan itu, Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningkrat berang mendengar ada sekolah di wilayahnya yang tidak mengizinkan siswinya berjilbab. “Saya sebagai Sultan Sepuh tidak mengizinkan ada sekolah di wilayahnya yang melarang pemakaian jilbab,” ungkapnya tegas. Selanjutnya Sultan mengusulkan kepada walikota untuk mencabut izin dan membubarkan GIS, “Ini solusi terbaik, karena sekolah itu tidak menghargai keyakinan agama tertentu,” tambahnya.

 

 

Bagi Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, kasus jilbab merupakan persoalan lama yang telah sejak awal diperjuangkan, yang seharusnya sekarang ini sudah tidak lagi terjadi di Indonesia. Harusnya, kalau saja semua pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan menyadari, bahwa dalam persoalan seperti sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Kalaulah itu dipatuhi, niscaya tidak akan muncul persoalan seperti ini. Persoalannya adalah, maukah mereka mema-tuhinya? (oma rahmad rasyid)