Dapur di rumah Ibu Evi di Rusunawa Jatinegara Barat terletak tepat di sebelah pintu masuk. Unit rusun sebenarnya kecil, sekitar 30 meter persegi, sehingga sulit juga mengatakan mana depan, mana belakang. Tapi menurut pandangan Ibu Evi, dapur itu adanya di bagian depan rumah. Dan dia tidak bisa terima.

Ibu Evi tidak sendiri, hampir semua ibu-ibu yang saya temui di rumah masing-masing semacam merasa perlu untuk segera meminta maaf ketika saya permisi masuk rumah mereka: ini dapurnya di depan, bukan di belakang.

Saya mencoba menghibur, “Wah, ini kayak di apartemen di luar negeri Bu, dapurnya di dekat pintu masuk.”

“Ya itu kan di luar negeri. Kita kan orang timur, dapur itu ya di belakang,” ujar salah satu ibu.

Saya pikir dalam hati, ribet amat sih ibu-ibu ini. Di rusunawa Rawa Bebek bahkan tidak ada dapur. Mereka harus bikin darurat di luar rumah. Pakai kerangkeng biar kompor dan gas tidak digondol orang.

Kali lain, saya minta izin untuk buang air kecil di kamar mandi yang panjangnya kurang lebih 1.2 meter. Ketika hendak ambil air, saya terkejut karena tidak ada keran air dan ember yang bisa diraih dengan mudah.

Saya tidak perlu menceritakannya dengan detil. Intinya, selama satu menit, saya berjuang dengan menggunakan segala daya kemampuan teknis saya sebagai perempuan setengah baya untuk akhirnya bisa mendapatkan beberapa gayung air dari keran yang jaraknya tak terjangkau tangan.

Keluar dari kamar mandi, saya kesal sekali. Mungkin sekesal ibu-ibu itu yang mendapati dapur mereka letaknya di depan. Apa susahnya sih bikin kamar mandi yang masuk akal?

Rancangan rusunawa Jatinegara Barat disayembarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Para arsitek yang ikut sayembara tidak mengenal calon klien mereka yang akan tinggal di situ. Mereka tak pernah bertanya, apa saja kebutuhan calon penyewa di sana. Sialnya, calon penyewa tidak bisa memilih. Suka tidak suka, mereka harus tinggal di situ karena rumah mereka di Kampung Pulo sudah hancur dibuldoser bulan Agustus 2015.

Di rusunawa, warga juga tidak boleh berbisnis. Jadi, yang biasa bikin sate usus di rumah untuk dijual di pasar, mendadak kehilangan ruang produksi. Yang biasa jualan jajanan kecil-kecilan di rumah, juga harus kucing-kucingan dengan pengelola.

Gedungnya sih mentereng; putih, menyilaukan mata jika kena terik matahari. Unit-unitnya juga kelihatan manis dan bersih. Mungkin para apologis penggusuran bisa datang ke sana, menenteng kamera, lalu dengan intipan mata mereka yang mengidap inlander complex, mengambil foto warga yang sedang tersenyum di situ, mengunggahnya di Twitter dan bercerita tentang bagaimana rusunawa memanusiakan korban gusuran. “Wow, dapurnya di depan, seperti apartemen di AS. Lihatlah bagaimana pemerintah telah mengangkat mereka dari kekumuhan dan membuat orang-orang ini jadi beradab.” (Panjang kalimat ini 137 karakter, pas untuk Twitter.)

Di balik fisik mentereng rusunawa tersembunyi kenyataan hidup yang pahit yang dialami banyak penghuni rusun: pemasukan menurun, pengeluaran meningkat. Kondisi warga rusunawa dalam keadaan tergusur, aset ekonomi hilang dan hancur, tabungan hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan saja. Lalu tabungan habis, sementara masa sewa gratis berakhir.

Mulailah mereka harus membayar sewa Rp 300 ribu perbulan, yang mungkin ringan untuk Anda tapi berat untuk mereka. Air di rusunawa juga jelek dan mahal. Satu meter kubik Rp 5.500, hasil dari daur ulang limbah entah dengan teknologi apa. Harusnya, standar PAM Jaya untuk rumah tangga sederhana seperti mereka adalah Rp 3.550.

Bis gratis pun tidak banyak membantu. Sementara bantuan-bantuan lainnya pun sebenarnya berhak mereka dapatkan, meskipun seandainya tak tinggal di rusunawa.

Pada 2014, saya mengunjungi Rusunawa Pesakih di Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat. Waktu itu, rusun masih sepi karena baru jadi. Ibu-ibu di sana tak lagi punya usaha. Jadi mereka hanya jalan bolak balik di koridor rusun mereka yang masih sepi. “Stress,” kata mereka.

Orang-orang ini adalah pekerja keras yang terbiasa aktif sehari-hari. Cari uang, besarkan anak. Seorang ibu dari gusuran kali Mookervart di Rawa Buaya, Jakarta Barat bahkan bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus di Universitas Gunadarma. Entah bagaimana dengan nasib adiknya, kata Ibu Saliyem, yang digusur di zaman Joko Widodo masih jadi gubernur.

“Ya memang bersih di sini, tapi cuma enak buat tidur,” kata Saliyem. “Wartawan itu lho, nulisnya seolah kami nggak punya masalah di sini.”

Beberapa waktu silam, Architecture Sans Frontier (ASF) Indonesia, atau Arsitek Tanpa Batas mengadakan pemutaran film dokumenter tentang proyek rusunawa ala Amerika yang dikenal sebagai Pruitt-Igoe di St. Louis, Missouri, pada 1950an.

Pruitt-Igoe dibangun dengan dana dari pemerintah federal dan digaungkan sebagai solusi perumahan layak bagi masyarakat miskin di St. Louis. Kekumuhan di St. Louis saat itu telah mengepung kota sehingga warga kulit putih yang lebih berada melarikan diri ke area pinggiran kota (suburbia). Hal ini membuat wilayah tengah kota semakin terbengkalai. Maka proyek Pruitt-Igoe, terdiri 33 tower dan lebih dari 2,000 unit, diharapkan membuat St. Louis berkembang lagi.

Hanya dalam waktu sekitar 10 tahun, proyek yang dibanggakan ini membusuk, dan sekarang dikenang sebagai ikon kegagalan pembaruan kota.

Ada beberapa persoalan yang mendorong kejatuhan Pruitt-Igoe. Salah satunya adalah kesalahan desain, di mana skala bangunan yang besar membuat penghuni sulit untuk secara mandiri mengelola lingkungan, sementara dana pemeliharaan dari pemerintah minim.

Akibatnya, Pruitt-Igoe semakin tidak terurus, menjelma kekumuhan raksasa, dan menjadi sarang kejahatan yang terkenal seantero dunia saat itu.

Para arsitek tahu bahwa hunian untuk kelas menengah bawah tidak boleh terlalu tinggi. Selain pemeliharaan yang menjadi mahal dan sulit ditangani secara mandiri, semakin tinggi unit apartemennya, semakin mahal biaya hidup sang penghuni unit. Ada contoh di rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara. Warga harus membayar air jerigen lebih mahal karena ada biaya angkut ke atas.

Selain itu, perawatan untuk hunian skala besar membutuhkan dana lebih besar karena warga tak bisa swadaya mengurusnya sendiri. Misalnya, di Pruitt-Igoe, lift sering rusak dan warga tak bisa memperbaikinya sendiri. Lalu jika anggaran publik tak cukup, tak ada yang mau bersusah payah merawat.

Formula ini tak menjadi soal di hunian kelas atas. Penghuni hunian kelas atas sanggup membayar biaya pemeliharaan yang bisa mencapai jutaan sebulan untuk setiap unit. Sementara, untuk kelas menengah di Kalibata City saja berat. Apalagi untuk warga ekonomi lemah.

Tapi inti dari masalah ini adalah pembangunan tanpa partisipasi warga. Semua rusun di Jakarta dibangun dengan desain template, tanpa menimbang manusianya. Maka rusun zaman Sutiyoso, misalnya, hampir seluruhnya telah pindah tangan ke orang lain yang sebenarnya tidak berhak. Tetapi si “orang lain” ini memang dari segi budaya dan tingkat ekonomi lebih cocok tinggal di rusun tinimbang yang punya haknya.

Misalnya, pekerja kantoran. Rusun bagi mereka hanyalah tempat tidur, bukan ruang produksi ekonomi. Teman curhat mereka juga mungkin teman di kantor atau teman kuliah yang tinggalnya jauh dari rusun tapi sesekali bisa bertemu sambil ngopi di kafe. Perlu utang? Ada kartu kredit.

Sementara, banyak korban gusuran dari kampung kota sangat terikat dengan ruangnya: nafkah dicari di situ, teman ada di situ, tempat cari utangan di situ. Lalu mereka dicerabut dan ditempatkan di suatu tempat di pinggiran kota.

Percuma saja ada masjid megah di Rusun Marunda kalau pembeli hasil urban farming kebanggaan Jokowi di rusun itu sulit dicari. Percuma saja ada bis gratis, kalau untuk ke tengah kota naik bis warga butuh tiga jam. Buat apa toilet duduk dan saluran pengolahan sampah (garbage chute) di rusunawa pinggiran kota Rawa Bebek, kalau untuk ke pasar beli sayur saja, warga harus jalan kaki dan naik angkot selama satu jam? Bagaimana bisa Anda mengatakan rusunawa memanusiakan, jika ketika dirancang pemerintah tidak mau bertanya pada manusianya apa yang mereka butuhkan dari hunian mereka?

ed: Tamam | tempo.co