Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 lalu mendapatkan respon yang cukup kritis dari ormas – ormas Islam, salah satunya dari Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia menilai bahwa UU Ormas No. 17/2013 yang dibuat di zaman reformasi adalah undang-undang yang relatif baru berusia 5 tahun (menggantikan UU Ormas No. 8 Tahun 1985 di zaman orde baru yang terbukti sangat represif dan tidak sesuai lagi dengan semangat dan dinamika politik pasca reformasi 1998). Didalamnya telah memiliki tatacara yang lengkap mengenai prosedur pembubaran Ormas secara adil, demokratis dan sesuai dengan semangat reformasi.

Dewan Da’wah melihat penerbitan Perppu No. 2/2017 telah menimbulkan ketegangan di segala lapisan masyarakat dan terindikasi kuat menuju system kekuasaan otoriter. Ketika suhu politik mulai mereda pasca penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, tiba tiba seperti petir yang menyambar, Pemerintah tanpa alasan dan sosialisasi yang cukup, menerbitkan Peppu No. 2/2017 tanpa melihat ongkos sosial yang cukup besar.

Padahal menurut Dewan Da’wah, UU Ormas Nomor 17/2013 telah mengakomodasi aliran-aliran terlarang yang bertentangan dan merongrong dasar negara Pancasila seperti aliran ateisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. UU Ormas bahkan mengatur bagaimana menyikapi dan mengatasi radikalisme dan kepentingan-kepentingan Ormas yang yang tidak bersuaian dengan UUD 45 dan Pancasila. “Jalankan saja prosedur yang ada di UU ormas No 17/2013, maka kita bisa buktikan bersama sama apakah benar ada ormas anti pancasila dan NKRI” usul Ketua Umum Dewan Da’wah, Mohammad Siddik, MA.

Menurut Siddik, Perppu ormas berpotensi melanggar prinsip due process of law yang menjadi prinsip dasar dari konsep negara hukum. Perppu ormas secara substansial telah melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak berserikat, dan hak berpendapat warga negara dan menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menilai tindakan Ormas dan tindakan represif pemerintah.

Sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap Perppu tersebut, maka Dewan Da’wah turut melakukan Judicial Review, bersama ormas-ormas lain yang cinta NKRI untuk menguji Perppu Nomor. 2/2017 melalui Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dianggap lebih tepat walaupun banyak pihak makin menyangsikan apakah aparat penegak hukum masih berpihak pada keadilan atau pada kekuasaan. Sekaligus ini merupakan test case bagi MK untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

Dewan Da’wah justru khawatir bahwa dibalik penerbitan Perppu Ormas tersebut, Presiden Joko Widodo berada dalam situasi dan posisi yang tidak independen dalam memutuskan kebijakan, melainkan berada dalam pengaruh tokoh-tokoh sentral (para elit politik diseputarannya) yang memiliki agenda-agenda tersembunyi dan rencana jahat untuk mengadu domba antara Presiden dengan ummat Islam. “Pertemuan Presiden dengan tokoh tokoh GNPF –MUI pada hari lebaran kemarin membuat kita bernapas lega dan mengharapkan tekanan ke ummat Islam akan hilang setelah pertemuan tersebut. Kemungkinan ada yang tidak suka kalau Presiden bermesraan dengan ummat Islam. Maka dapat ditafsirkan ada master mind dibalik Perppu Ormas ini yang ingin mengadu domba kembali” demikian kecurigaan Wakil Ketua Umum Dewan Da’wah bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ustad Amlir Syaifa Yasin, MA.

Oleh sebab itu, sebagai lembaga Da’wah yang lebih mengedepankan kesantunan dalam berda’wah, Dewan Da’wah ingin mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menyadari kemungkinan usaha pelemahan hubungan Pemerintah dengan ummat Islam oleh para elit politik dilingkungannya, sekaligus mengingatkan bahwa mayoritas pendukungnya pada Pilpres adalah ummat Islam, sehingga tidak sangat bijak apabila kebijakan publiknya mencederai ummat Islam.

Sebagai solusi untuk mengakhiri ketegangan dan kecurigaan yang timbul akibat Perppu ini, Dewan Da’wah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut kembali Perppu Ormas tersebut dan agar meneruskan konsolidasi dengan para tokoh tokoh dan ulama dari seluruh unsur ummat Islam tanpa ada tebang pilih yang dapat memecah belah persatuan ummat Islam, sehingga kondusifitas suasana sosial politik di Indonesia kembali nyaman dan kita sebagai Negara dengan Muslim terbesar di dunia dapat kembali meneruskan agenda agenda pembangunan nasional.