‘’Saya tidak habis pikir. Ada orang selesai shalat, dzikir, lalu ngobrol di masjid, ternyata dia mengagumi Ahok Gubernur DKI Jakarta. Padahal soal pemimpin ini tak bisa dilepaskan dari aspek aqidah.’’

Demikian tutur Rafli Kande, Senator dari Nangroe Aceh Darussalam, saat berdialog dengan Dewan Dakwah Tangerang Selatan (Tangsel) di Permata Pamulang, Kamis (9/6) malam.

Hadir dalam percakapan usai shalat tarawih itu, Pengurus Bidang Program Dewan Dakwah Tangsel, Teguh Yuwono dan Nurbowo.

Rafli salah satu seniman idealis Aceh.  Dia mengawali karier seninya lewat grup musik Kande. Sebelum manggung, Kande selalu membaca Surah Al Fatihah dan Shalawat Nabi serta berdoa. Album lagu pertama grup musik ini bertajuk Hasan dan Husen, yang mengisahkan cucu Nabi Muhammad SAW.

Agar idealismenya lebih bergaung, pria kelahiran Samadua, Aceh Selatan, 1 Agustus 1967, ini menempuh jalur politik. Melalui Pemilu 2014, Rafli lolos ke Senayan sebagai salah satu dari empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Aceh dengan mengantongi 134.509 suara.

Rafli Kande duduk di Komite II DPD RI, membidangi Pertanian dan Perkebunan; Perhubungan; Kelautan dan Perikanan; Energi dan Sumber daya mineral; Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal; Perindustrian dan Perdagangan; Penanaman Modal; dan Pekerjaan Umum.

Mantan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri ini juga geram melihat sebagian kalangan pesantren yang permisif. ‘’Bagaimana bisa, politisi kafir keluar-masuk pesantren dan disambut seperti seorang ustadz. Kalau di Aceh nggak bisa seperti itu,’’ katanya merujuk pada manuver seorang pemimpin partai politik baru yang blusukan ke kantong-kantong umat Islam.

Menurut Rafli, fenomena semacam itu merupakan wujud sekulerisme politik. ‘’Agama dipisahkan dari politik, sehingga seolah-olah memilih pemimpin tidak ada hubungannya dengan aqidah,’’ tandas pelantun Aneuk Yatim ini.

Teguh Yuwono yang juga dosen Universitas Pamulang mengemukakan, leadership merupakan salah satu dari masalah umum tata kelola pemerintahan. Persoalan lainnya adalah human capacity, sinkronisasi antar-lembaga dan regulasi, serta penegakan hukum.

Soal pemimpin, Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Strategis Dewan Dakwah sudah menerbitkan taushiyah politik pada beberapa tahun lalu.

Dalam taushiyah itu dipaparkan bahwa berdasarkan ayat-ayat Qur’an, Hadits-hadits Nabi SAW, dan fatwa-fatwa ulama sudah jelas dan menjadi harga mati bahwa orang kafir tidak bisa jadi pemimpin.

Pemimpin yang dimaksud adalah imam kubra dan imam sughra. Imam kubra meliputi; kepala negara, kepala daerah dan turunannya ke bawah sampai kepala rumah tangga.