Dengan tersiarnya berita pencabutan 3.143 Perda oleh Kementerian Dalam Negeri timbul reaksi yang luar biasa dari masyarakat dan Ormas-ormas bahkan dari beberapa Bupati dan Walikota termasuk Bupati yang beragama Nasrani yang menyatakan keberatan atas pencabutan Perda bernuansa syariah. Berita akan dicabutnya ribuan Perda ini pernah disebutkan oleh Presiden Jokowi sebagai usaha untuk memperlancar investasi yang tentunya berdampak positif karena mengurangi birokrasi ekonomi. Hal ini tentu dapat dimengerti dan didukung oleh masyarakat dan Pemda. Mendagri dalam pernyataannya  (Rabu, 15 Juni 2016) menyatakan bahwa tidak ada Perda bernuansa syariah yang termasuk dalam deregulalsi.

Namun anehnya, dalam pernyataan Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pujianto dengan jelas menyatakan bahwa Perda yang dicabut termasuk yang bernuansa syariah. Sigit mengasosiasikan Perda bernuansa syariah itu sebagai intoleran, yaitu yang melarang sesuatu atas dasar perintah Agama. Ia mencontohkan Perda dimana SD di suatu daerah di Sumatera Barat diwajibkan membaca surat al Fatihah yang dinilainya inoleran karena tidak semua siswa beragama Islam. Sedangkan mengenai miras ia menyatakan cukup dengan meningkatkan pengawasan saja tanpa ada pencegahan dan pembatasan. Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan di Papua Barat dengan tegas menyatakan, “saya tidak setuju pencabuatan perda minimuan keras karena Manokwari akan tidak aman”.

Sementara itu Pemerintah Jokowi-JK dengan program Nawacitanya memperjuangkan perobahan sikap Bangsa melalui revolusi mental, sedangkan miras diketaui sebagai sumber perusak mental dan akhlaq yang berujung kerusakan moral bangsa dan selanjutnya memacu penggunaan narkoba, korupsi, pornograpi, kekerasan seksual terhadap anak yang oleh Presiden dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

Ketua Umum Dewan Da’wah, Mohammad Siddik, MA sangat merasakan keresahan yang timbul dalam masyarakat akibat dualisme sikap Kemendagri dan tidak adanya kejelasan dan transparansi mengenai materi Perda yang dicabut. Beliau juga melihat adanya diskriminasi karena ada daerah yang dibolehkan mengeluarkan Perda berdasarkan kepercayaan agama yang terkategori intoleran terhadap kemajuan ekonomi dan pariwisata.

Dewan Da’wah juga melihat pelarangan dan pembatasan perda secara umum bertentangan dengan otonomi daerah yang merupakan tujuan utama reformasi, karena perda itu diterbitkan sesuai dengan keragaman dan kearifan lokal.

Rep: Muttaqin/Yudy