Ketidakadilan kepolisian dalam mensikapi aksi penolakan di Kantor YLBHI beberapa waktu yang lalu membuat kecewa sejumlah pihak. Karena tidak adanya penanganan dan tindak lanjut proses hukum atas tindakan bentrok berdarah itu yang mengakibatkan puluhan orang menjadi korban dan sampai harus dirawat di beberapa RS serta tidak diprosesnya para kader PKI yang mengadakan kegiatan berbau komunis membuat puluhan orang ulama yang tergabung di Forum Umat Islam (FUI) dibawah pimpinan ustd Al Khaththath dan utusan Dewan Da’wah, Ust. Zulfi Syukur mendatangi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di ruang kerjanya di gedung DPR pada hari Senin(25/9).

FUI melalui juru bicaranya, Ustad Jafar Shodiq menanyakan kenapa ormas Islam yg selama ini dtuduh anti Pancasila, padahal mereka sendiri yang justru seperti itu.

“Mereka ini bukan pertama kali ini saja mengadakan seperti itu. Sampai akhirnya mnimbulkan korban di masyarakat. Kami seyogyanya mencurigai LBH itu dijadikan alat untuk mmecah belah bangsa Indonesia,” ujar Jafar

Forum Umat Islam juga meminta kepada DPR, khususnya Wakil Ketua DPR (Fadli Zon) untuk mengawal dan tetap menjaga Tap MPRS tentang larangan terhadap PKI itu, bahkan para ulama dari FUI juga meminta kepada Majelis Kehormatan DPR (MKD) agar memberhentikan anggotanya yang bertentangam dengan Pancasila, seperti salah seorang anggota dewan yang menyatakan bahwa bangga sebagai anak seorang PKI.

Kedepannya nanti ini betul-betul pancasila ini menjadi ideologi negara yang diyakini bukan hanya selogan semata. Akhirnya terbukti mereka yang mengatakan bahwa paling Pancasila, tetapi ketika diminta menyetel kembali film PKI mereka keberatan dan minta dibuat versi barunya, sesuai keingginan mereka.

“Perlu dicatat, bahwa LBH ini sudah berulang ulang jadi tempat berkumpulnya orag orang komunis dan itu sudah di akui oleh mereka. Dalam kejadian kasus bentrok kemarin itu ada korban sekitar 34 orang, bahkan ada juga yang sampai harus di operasi karena tindakan aparat. Kita minta kepada DPR agar benar-benar mengawal kasus ini. Kita khawatir atas nama HAM isu kemanusiaan dijual sehingga tidak ada keadilan dan akan memicu konflik kembali,” pungkasnya.

Tunjukan bahwa negara kita benar benar berdaulat serta tidak terintervensi oleh apapun juga. Kesetiaan masyarakat sangat tinggi kepada Negara tercinta ini dan masyarakat sangat anti dan menolak sekali terhadap keberadaan PKI yang mengusung ideologi komunis.

Sumber : panjimas.com