Ketua Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah, Dr. Jeje Zainuddin menilai pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia adalah melanggar prosedur dan juga undang-undang.

Ustadz yang sekaligus menjadi ┬áKetua Umum PP Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) ini menilai ada kejanggalan dari aspek prosedur hukum. “Pemerintah melabrak undang-undang yang dibuatnya sendiri bersama DPR, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dimana ormas berbadan hukum dibubarkan melalui putusan pengadilan”, tulisnya di akun medsos pribadi miliknya, (Selasa, 9 Mei 2017)

Alasan pembubaran juga menurutnya sepihak tanpa ada klarifikasi, dialog, maupun surat teguran sebagai peringatan awal. Sebab jika alasannya bertentangan dengan palsafah dan dasar negara apakah itu fakta atau sekedar persepsi dan interpretasi. Walau HTI sering mengangkat isu kembali ke sistem khilafah Islamiah, pada kenyataanya HTI taat hukum nasional, tidak pernah memberontak, menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi yang menunjukan pengakuan pada sistem demokrasi yang mereka kecam sendiri, bahkan mereka jadi ormas yang berbadan hukum.

Menurutnya, kejanggalan juga semakin kuat ketika pemerintah mendasarkan pembubaran HTI karena sering berbenturan dengan ormas lain di masyarakat. Pada kenyataanya hanya belakangan ini saja kegiatan HTI dihalang-halangi dan dibubarkan oleh satu ormas tertentu yang menusuhinya. Dengan ormas lain, semisal Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, PUI, dll., HTI tetap rukun mesti ada perbedaan pandangan tentang beberapa aspek ajaran Islam, terutama konsep khilafah.

Apakah pemerintah akan menjadikan pandangan ormas tertentu yang pro kepada kekuasaannya sebagai hakim yang menentukan mana kelompok ormas yang harus diakui dan mana yang harus dibubarkan, mana yang dinilai sesuai dasar negara dan mana yang divonis mengancam negara? Tentu cara seperti itu sangat naif dan destruktif.

Sementara di sisi lain ungkapnya, pemerintah begitu berat untuk mengabulkan desakan ormas-ormas Islam untuk membubarkan ormas ataupun yayasan yang jelas jelas berindikasi penyelewengan seperti Ahmadiyah, ataupun organisasi yang berideologi kiri dan anarkis.

Oleh sebab itu umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan dampak yang mungkin muncul dari rencana pembubaran HTI itu jika benar-benar dilaksanakan.

Ed : Muttaqin

 

  • Ikhsan Algifari

    HTI itu kelompok yang sangat peduli terhadap nasib negeri ini. Negeri yang sedang dijajah secara ekonomi, politik dan budaya. Baik oleh Imperialis Timur maupun Imperialis Barat. Kita harus merdeka!

    #KamiBersamaHTI