Sebenarnya, dari perjalanan Pemilu di negeri ini, katakanlah jika ditarik pasca reformasi, ada fenomena menarik untuk diamati yang tidak lain adalah berkembangnya Golput setiap kali pemilu dilaksanakan. Misalkan pada tahun 1999, pemilu pertama setelah reformasi jumlah Golputnya  6,70 persen, lima tahun setelahnya, yaitu tahun 2004, berkembang menjadi 15,93 persen, dan pada pemilu 2009 mencapai 29,01 persen. Untuk pemilu mendatang apakah akan terus meningkat?

 

Berkenaan dengan fenomena Golput ini, seorang pengamat politik menjelaskan,  terjadi-nya Golput ini terdiri dari empat faktor.  Pertama faktor tehnis, yaitu lantaran salah tulis atau coblos. Kedua faktor tehnis politis, dimana sese-orang sampai tidak terdaftar. Ketiga faktor politis, yaitu seseorang tidak mau terlibat dalam pemilu karena merasa pemilu tidak akan membawa kearah perubahan yang baik, siapapun yang kelak terpilih. Keempat faktor ideologis, kebanyakan dari mereka adalah umat Islam yang beranggapan demokrasi bukan dari bagian Islam.

 

Dari empat faktor ini yang menarik diamati adalah faktor keempat karena dalam kelompok itu terbagi menjadi dua bagian. Kelompok pertama kelihatannya tanpa kompromi mengharamkan demokrasi sekaligus mengha-ramkan pemilu. Kelompok kedua adalah mereka tetap berpendapat bahwa demokrasi bukan bagian dari Islam, akan tetapi karena kondisi Indonesia belum berundang-undang syariah secara penuh, maka dibolehkan ikut pemilu sejauh untuk menegakkan syariah.

 

Memang seharusnya, bagi yang berniat Golput memang sih hak seseorang yang tidak dapat diganggu gugat, akan tetapi melihat dan mencermati dampak yang diakibatkannya sangat merugikan bahkan membahayakan umat Islam, maka ada baiknya menggunakan hak pilihnya guna memilih partai dan caleg yang di kemudian hari memperjuangan aspirasi Islam dan ummat Islam. Berkenaan dengan ini sebuah artikel di satu Tabloid ibukota mengutip pendapat Syaikh Utsaiman, bahwa ia meskipun menolak demokrasi, akan tetapi membolehkan ummat Islam mengikuti pemilu dalam rangka menegakkan syariah.

 

Ada baiknya pendapat kelompok kedua ini dipertimbangkan karena memang kondisi sistem ketatanegaraan negeri ini yang masih menganut sistem demokrasi. Siapapun orangnya, apapun partainya, bila menda-patkan suara terbanyak mereka berhak mengendalikan negeri. Sehingga hitungan-nya menjadi sederhana, kalaulah umat Islam banyak yang golput, maka dengan sendirinya yang diuntungkan adalah mereka yang sekuler dan kelompok-di luar Islam.

 

Kenyataan yang ada sekarang ini dan dapat dilihat dalam berbagai kesempatan, mereka yang selama ini, selalu was-was dan gerah bila syariat Islam diberlakukan, niscaya merasa mendapat peluang besar dengan berkembangnya golput ini. Berapa besarnya perolehan angka golput sama sekali tidak mempengaruhi pengesahan dalam menen-tukan pemenangnya. Mereka akan terus memperjuangan melalui lembaga legislatif produk undang-undang anti syariah. Kalau sudah demikian, maka kedepannya begitu banyak program yang dilaksanakan peme-rintah pusat atau daerah banyak yang meru-gikan umat Islam. Misalkan saja, perkawinan sejenis, perkawinan antar agama, lokalisasi perjudian dan prostitusi, kebebasan beragama yang mengakibatkan suburnya aliran-aliran sesat di negeri ini, dan berbagai produk lainnya yang siap mereka gulirkan.

 

Memang di jaman Sahabat pernah terjadi, ketika Sahabat Umar Ibn Khatthab meninggal dunia, ada dua calon pengganti yaitu Sahabat Usman ibn Affan dan Sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdul Rahman bin Auf yang ketika itu menjadi ketua panitia pemilihan hanya melibatkan orang-orang di Madinah saja tidak melibatkan daerah lainnya untuk menentukan siapa pengganti di antara kedua Sahabat tadi. Umat Islam di daerah lain memang tidak memilih. Akan tetapi ketidak ikutan mereka dalam memilih sama sekali tidak menimbulkan masalah besar di kalangan umat Islam, karena siapapun yang terpilih merupakan orang-orang terbaik dan terpercaya dan memang telah terbukti dalam perjalanan hidupnya.

 

Kejadian ini, yaitu tidak memilih, tidak bisa disamakan seperti saat ini. Sangat berbeda. Tidak semua caleg dan capres merupakan orang pilihan. Bahkan bisa jadi, tidak memilih atau salah pilih, akan muncul wakil rakyat dan pemimpin yang kebijakannya merugikan Islam dan ummat Islam. (Oma Rahmad Rasyid)