Soal reklamasi, Matthew Michele Lenggu perwakilan LBH Jakarta mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta kurang cermat saat mengeluarkan SK perizinannya.

Terbukti dengan adanya bukti SK yang didasari atas keputusan presiden yang sudah tidak berlaku. Sehingga nantinya akan timbul pertanyaan untuk siapa proyek ini dan kenapa terburu-buru dalam pengerjaannya?

Matthew melanjutkan, solusi yang dikemukakan Pemprov Jakarta hanya sepihak dan tidak melibatkan warga teluk. Padahal proyek tersebut merupakan pemukiman warga.

Toh jika secara hukum benar tapi ada aspek lain yang harus didahulukan, “Reklamasi ini tidak hanya masalah hukum tapi juga sosial dan HAM,” tegas Matthew.

Hal itu disampaikan pada diskusi bertema: “Skandal Reklamasi: Ahok Layak untuk Tersangka” yang diselenggarakan oleh ProDEM di Jl. HOS Cokroaminoto no 94 Jakarta pada hari Selasa (19/7/2016).

Sudah jelas siapa pelaku yang paling berperan aktif dalam proyek reklamasi teluk Jakatra ini.

Sugeng Teguh Santoso Sekjend Peradi yang turut hadir mengatakan berdasarkan keputusan MK bahwa seseorang dapat menjadi tersangka saat ditemukan minimal dua alat bukti, keterangan saksi dan alat bukti surat.

Dalam kasus reklamasi, Ahok memiliki kedua kategori tersebut sehingga layak untuk dijadikan tersangka. Menurut Sugeng, Ahok bersalah dengan tiga dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan, disfungsi atau perubahan tata ruang, perusakan lingkungan hidup.[tamam]