Permintaan itu, kata Gamawan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berisi Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan bertugas membantu Presiden mengevaluasi Perda.

 

“Mendagri  memang secara  tegas, tidak menyatakan mencabut Perda Miras, tapi ujung-ujungnya ke arah sana, mengingat mendagri tidak memiliki wewenang,” ungkap H. Syuhada Bahri ketua umum Dewan Da’wah ketika diminta pendapatnya  di seputar  keinginan Mendagri merevisi perda yang berkenaan dengan miras.”Harusnya ini tidak lagi dipersoalkan mengingat perda ini telah terbukti manfaatnya dan sangat dirasakan masyarakat yang menginginkan ketenangan di daerahnya,” tambahnya.

 

Di tengah kritik dan kecaman kepada Mendagri, tiba-tiba salah seorang komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjuntak bak seorang pahlawan muncul membela Mendagri dengan mengeluarkan pernyataan yang sama sekali sulit dimengerti secara fikiran sehat. Ia menyatakan, penerapan perda miras dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

 

Darimana fikiran semacam ini Bang Johny? Bukankah salah satu tugas pokok daripada Komnas adalah memberikan rasa aman dan tenteram suasana kehidupan di tengah masyarakat agar satu sama lainnya tidak terusik? Adakah sesuatu yang positif bagi para pemabuk? Pernahkah anda mendengar, bagaimana seorang jenderal telah terbunuh di tangan pemabuk beberapa tahun lalu di bilangan Kebon Nanas Jakarta Timur. Apakah anda tidak merasakan betapa terlukanya hati keluarga korban yang meninggal akibat ditabrak mobil xenia yang dikemudikan Afriyani yang ketika itu dalam keadaan mabuk akibat minum keras dan narkoba? Dan segudang peristiwa menyedihkan lain yang diakibatkan dari seseorang yang mengkosumsi miras.

 

“Saya menyayangkan pernyataan Komisioner Komnas HAM tersebut, itu anti logika,” ucap Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Slamet Effendi Yusuf kepada pers. Selanjutnya dikatakan, ada baiknya pimpinan Komnas HAM menjelaskan secara rinci maksud pernyataan tersebut, apa yang dimaksud. Karena salah-salah ini bisa menjadi isyarat, seperti ancaman apabila ada Perda mengenai pelarangan miras maka akan terjadi konflik horizontal.

 

Senada dengan itu Ketua Pimpinan (PP) Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menganggap pernyataan itu tidak sepatutnya keluar dari seorang Komisioner Komnas HAM, “Apa maksud seorang Komnas HAM berbicara seperti itu. Karena konflik horizontal bukan karena perda mirasnya, tapi karena tatanan keteraturan masyarakat sudah hilang. Perda miras ini ada karena untuk menjaga keteraturan itu, tapi kok malah disebut penyebab konflik,” cetusnya.

 

Sementara itu, sehubungan dengan berkembangnya pemberitaan mengenai aktivitas Mendagri melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah anti miras, maka Majelis Ulama Indonesia bersama ormas Islam lainnya mengeluarkan beberapa pernyataan, yang diantaranya; Peraturan Daerah anti miras merupakan perwujudan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan DPRD dimana Perda tersebut dibentuk melalui mekanisme demokrasi dan bersifat konstitusional.

 

Dinyatakan juga, bahwa Perda anti miras telah membawa kondisi masyarakat yang semakin baik dan kondusif di daerah-daerah dimana perda tersebut diberlakukan dan secara faktual telah memberi manfaat besar bagi terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan keamanan di lingkungan masyarakat.

 

Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam mengusulkan segera dibentuk UU anti miras, Mendagri segera menghentikan tindakan melakukan klarifikasi terhadap Perda anti miras, dan meminta agar pemerintah daerah dan DPRD tetap mempertahankan Perda anti miras tersebut. (Oma Rasyid/dari berbagai sumber)