Menyoal Survei Reuni 212 : “Propaganda Hitam” Berbungkus Ilmiah

“There are Three Types of Lies : Lies, Damn Lies and Statistics”
Benjamin Disraeli/British Prime Minister

Sebuah lembaga survei yang menganggap dirinya kredibel dan punya banyak penghargaan baru baru ini merilis hasil survei dengan kesimpulan Reuni 212 tidak punya pengaruh signifikan terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi. Bagi publik awam, tentunya hasil survei sebuah lembaga ternama dengan belanja iklan besar bisa sangat mudah diterima sebagai sebuah kebenaran. Kebetulan saya pernah menjadi salah satu peneliti senior di salah satu lembaga survei dan sekarang punya “warung kecil” Lembaga survei untuk membantu politisi “dhuafa” yang tidak sanggup membayar survei komersial seharga satu mobil.

Saya akan coba jelaskan sedikit faktor faktor metodologis dan non metodologis yang membuat sebuah hasil Survei opini publik bisa bias. Menurut penelitian para pakar Survei opini public, mereka telah menemukan ada sekitar 13 masalah yang bisa membuat Survei menjadi bias atau error (Yang & Hinkle : 2012). Saya akan coba jelaskan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Pertama, survei opini Publik hanya mampu menangkap persepsi masyarakat jika kondisinya “Ceteris Paribus” dimana tidak ada anomali yang terjadi dalam masyarakat yang membuat masyarakat tidak mau mengungkapkan persepsi mereka yang sebenarnya. Anomali tersebut bisa jadi rasa takut, diancam, dalam paksaan atau suasana rezim yang menindas.

Pengalaman saya ketika dulu awal awal menjadi enumerator (pewawancara), banyak dari responden terutama di daerah desa atau kampung merasa kurang nyaman untuk mengutarakan jawaban yang ditanyakan. Ada semacam kondisi “ketakutan” yang menghantui mereka karena model struktur masyarakat feodal masih tersisa efeknya di desa atau kampung. Mereka masih menjadikan otoritas tertentu sebagai rujukan utama dalam berpendapat, jika mereka punya pendapat yang berbeda maka ada semacam ketakutan akan diperlakukan tidak baik. Apalagi jika masyarakat di “inteli” oleh orang orang kuat yang berkuasa, maka perbedaan persepsi menjadi tabu. Survei opini publik tidak mampu mendalami rasa “takut” masyarakat ini sehingga jawaban responden bisa jadi “Tidak Tahu/Tidak Jawab” atau mereka mengungkapkan jawaban “Asal Bapak Senang (ABS)” yang bisa jadi berbeda dengan apa yang mereka persepsikan. Karakter responden seperti ini nampaknya telah cukup baik diantisipasi oleh Lembaga Survei Median yang digawangi Rico Marbun. Enumerator Median mengantisipasi hal ini dengan menyelami karakter asli responden sehingga mendapat jawaban yang lebih jujur. Tentunya Survei model ini akan mengambil waktu yang lebih lama dibandingkan survei instan yang hanya bertujuan mengejar deadline pesan sponsor. Celakanya lagi jika enumerator hanya bertanya melalui Handphone/Smartphone semata dengan alasan sudah zaman canggih. Tentunya instrumen/alat boleh canggih tapi opini dan perasaan manusia tidak mampu diselami hanya mengandalkan alat canggih semata.

Kondisi responden seperti yang saya sebutkan tadi punya landasan teori yang kuat seperti yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle Neumann (1973, 1980), Neumann menyatakan bahwa seseorang yang memiliki opini namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini tersebut terpendam/tertutup. Dengan terisolirnya opini individu tersebut maka ia akan mencari dukungan kepada yang memihak opininya tetapi jika orang tersebut belum mendapatkan orang yang sepaham dengan opininya maka ia akan terus menyembunyikan opininya dan tidak mau menerima opini yang berkembang atau tidak sesuai dengan opininya. Teori ini sering dikenal sebagai teori Spiral of Silence (Spiral Kesunyian).

Kedua, secara metodologis, sebuah survei sangat tergantung hasil akhirnya dari bagaimana memformulasikan pertanyaan ( Wording), bagaimana peneliti menyediakan opsi jawaban dan bagaimana urutan ( Order) dari pertanyaan yang tersusun. Misalnya pertanyaan menyangkut elektabilitas capres, bisa saja dalam formulasi pertanyaanya membuat responden memilih capres tertentu ( Leading Question) seperti “Apakah Bapak/Ibu akan memilih Calon Presiden yang sudah jelas jelas berpengalaman ?” jika dijawab “YA” maka jawaban selanjutnya sangat mudah mengarahkan, karena responden telah terkunci dengan Calon Presiden yang sudah berpengalaman. Belum lagi jika opsi jawaban yang terkadang mengurutkan opsi jawaban pertama kepada calon tertentu dan urutan item pertanyaan ( Order) yang ujung ujungnya mengarahkan pada persepsi/opini tertentu.

Ketiga, dalam menulis laporan Survei, seringkali lembaga Survei hanya mencuplik angle (bagian bagian) hasil Survei tertentu yang menjustifikasi kesimpulan yang sudah dibuat sebelumnya. Inilah yang berbahaya, seperti pengasong “Islam Liberal” yang seringkali menafsirkan ayat ayat Al-Qur’an dengan terlebih dahulu mendahulukan pendapatnya kemudian mencari ayat ayat tertentu yang mendukung pendapatnya, bukan sebaliknya. Selain mencuplik angle tertentu, lembaga Survei juga seringkali menghindar atau absen meyebut siapa pembayar atau sponsor dari survei tersebut. Kalaupun dijawab selalunya jawaban diplomatis yang membuat kita “garuk garuk” kepala kebingungan. Padahal di Amerika sana, yang menjadi rujukan ilmu Survei Opini Publik, AAPOR ( American Association for Public Opinion Research) mewajibkan setiap lembaga survei untuk mengungkap secara jujur siapa nama orang atau lembaga yang mensponsori sebuah kegiatan survei. Sehingga publik bisa menilai sendiri independensi hasil survei tersebut.

Tentunya masih banyak isu isu lain yang terkait bagaimana sebuah hasil survei tersebut dapat dipercaya dan akurat, seperti adakalanya enumerator dihambat tugasnya oleh birokrasi rezim petahana (jika enumerator terindikasi dari pihak oposisi), enumerator yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik sehingga disalahpahami responden, teknik sampling yang salah ketika di lapangan (umpamanya salah penerapan dalam tabel Kish Grid), Desain survey yang tidak tepat dan abai terhadap struktur sosiologis masyarakat, Spot Check sebagai sistem Quality Control yang tidak dilakukan dengan benar atau FGD ( Focus Group Discussion) yang tidak dilakukan untuk mendalami makna tersirat dari sebuah hasil survei. Atau yang lebih telak lagi, bisa jadi sebuah lembaga survei berbohong dengan hanya menuliskan laporan survei tanpa pernah terjun ke lapangan.

Semua isu isu yang saya sebutkan diatas, seharusnya menjadi perhatian serius bagi lembaga survei yang menganggap dirinya kredibel dan banyak menerima penghargaan hingga penghargaan tingkat dunia. Apalagi ketika menyangkut survei persepsi dari peserta Reuni 212. Saya masih bingung tujuh keliling, bagaimana bisa sebuah lembaga survei mampu mengidentifikasikan populasi peserta 212 dengan hanya menggunakan populasi penduduk di Indonesia. Bagaimana mungkin mengidentifikasikan populasi peserta 212 tapi enumeratornya tidak pernah hadir di Reuni 212. Jika pun hadir, bagaimana pula teknik sampel untuk menentukan responden terpilih dari peserta Reuni 212, bagi saya, ini sebuah pekerjaan yang hampir mustahil. Anehnya, laporan Survei tersebut dapat menghubungkan antara tingkat kesukaan terhadap reuni 212 dengan tingkat elektabilitas capres. Sebuah analisa gegabah yang hanya mengandalkan dari fitur Cross Tabulation dari software SPSS. Sebuah hubungan pengaruh tidak hanya bisa direkam secara sederhana dari angka angka Cross Tab tersebut, ada fenomena tersirat yang harus diungkap melalui pendekatan kualitatif yang intensif. Tapi dengan waktu penelitian yang katanya hanya seminggu, tentu pendalaman kualitatif ini tidak masuk akal bisa dilakukan.

Inilah yang membuat saya yakin, bahwa survei tentang Reuni 212 adalah tidak lain hanyalah sebuah “Propaganda Hitam” untuk men downgrade efek yang dihasilkan dari reuni 212 tersebut sehingga menguntungkan para sponsor sponsor yang tidak pernah diungkap pada laporan surveinya. Ummat tidak mau lagi dijejali dengan “Propaganda Hitam” hasil hasil survey “bayaran” tersebut. Cukuplah hasil pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat baru baru ini membuka mata kita bagaimana “Propaganda Hitam” ini mereka lakukan dengan berbungkus ilmiah tetapi sarat dengan titipan “pesan sponsor” dengan hasil jauh dari kenyataan. Target mereka hanya satu yaitu untuk melemahkan semangat jihad ummat untuk melakukan perubahan bangsa dan negara ke-arah yang lebih baik. Karena jika kondisi negara dan bangsa ini berubah menjadi lebih baik maka para pengasong “Propaganda Hitam” tersebut tidak akan laku lagi lapaknya. Wallahu’alam Bishawwab

*Ditulis oleh Wasekum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia