Merawat Spirit 212 melalui Hegemoni Politik

Sejarah gerakan Islam Politik di Indonesia bila kita runut ke belakang pasti kita temukan mulai akhir abad-18 dan awal abad 19 melalui gerakan politik para alumni haji yang pulang dari tanah suci. Implikasi politik dari alumni haji ini adalah sesungguhnya muktamar abadi dari Pan Islamisme, di mana segala urusan agama dibicarakan oleh delegasi-delegasi dari tiap penjuru dunia Islam, termasuk urusan-urusan agama dibicarakan dalam pertemuan tersebut, seperti pertahanan dan penyebaran Islam.
Tokoh-tokoh kebangkitan Islam yang militan merasa terpanggil hatinya, dan ketika mereka kembali ke tanah asalnya mereka melakukan pembaharuan pembaharuan atas dasar doktrin yang mereka dapatkan ketika berhaji. Ulama Timur Tengah yang sudah melakukan pembaharuan (Tajdid) antara lain Jamaluddin al Afghani yang melakukan pembaharuan di Mesir yakni yang dikenal dengan gerakan Pan Islamisme. Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan pembaharuan di Saudi Arabia, yang kemudian gerakan ini disebarkan oleh jamaah haji yang berasal dari berbagai daerah, salah satunya adalah Indonesia.
Terbukti ketika jamaah haji Indonesia pulang ke Indonesia mereka melakukan gerakan pencerahan ke Masyarakat seperti dilaksanakan oleh Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabang di Minangkabau (Sumatera Barat) (Stoddard Lothrop, 1966).
Penjajah pun panik dan tak menduga dengan kondisi ini, dimana menurut Raffles dalam bukunya yang berjudul _History of Java_ yang dikutip oleh Karel A Steenbrink menyebutkan bahwa di dalamnya terkandung dua aspek negatif para haji yang ditulis dalam buku ini. Pertama, mereka dianggap sebagai orang istimewa dan suci, sehingga rakyat sederhana terlalu cepat berkesimpulan bahwa mereka mempunyai kekuatan gaib. Kedua, ada unsur politik, karena dengan adanya pemikiran seperti ini, para haji mempunyai pengaruh politik dan sering berperan sebagai pemimpin pemberontakan terhadap orang Eropa (Karel A Steenbrink, 1984).
Gerakan Islam politik para haji ini kemudian mulai terformulasisasikan secara kolektif melalui wadah perkumpulan / ormas Islam diawal abad ke – 20, tercatat berbagai perkumpulan dan kelompok Islam yang menjadi catatan sejarah sebelum kemerdekaan Republik Indonesia seperti Serikat Dagang Islam (Berubah menjadi Sarekat Islam), Jamia’tul Khoir, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdhatul Ulama dan ormas ormas lainnya. Pada tahun 1937 NU menginisiasi konfederasi ormas Islam bersama beberapa ormas lainnya membentuk  Majlis Islamil A’la Indonesia (MIAI) dengan KH. Hasyim Ashari (Ketua NU) sebagai ketua MIAI pada awalnya. Tetapi MIAI dibubarkan oleh Jepang dan Masyumi didirikan tahun 1943 sebagai pengganti MIAI karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam.
Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia.
 Kemudian pada tahun 1945, Masyumi berubah menjadi Partai Politik dengan penggerak utamanya para kyai dan aktivis Nahdhatul Ulama. Tapi pada tahun 1952, NU keluar dari Partai Masyumi dan berkompetisi dengan Partai Masyumi secara langsung pada pemilu 1955 yang terjadi pertama kali di Indonesia.
Gerakan Islam Politik merujuk juga pada politik identitas dimana identitas agama digunakan sebagai kekuatan untuk memobilisasi dukungan politik. Sehingga mencari dukungan politik dengan menawarkan politik identitas (agama) merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para alumni Haji yang pulang dari Tanah Suci pada masa itu. Penggunaan istilah “Haji” merupakan politik identitas yang cukup jelas, yang merupkan simbol perlawanan terhadap penjajah pada masa itu sehingga istilah “Haji” sempat dilarang kaena berbahaya bagi penjajah. Sebagai antitesa dari Islam politik ini adalah Islam Kultural yang lebih berorientasi pada gerakan Islam secara ritual/etik dan tidak punya wawasan/pemahaman pentingnya politik sebagai saluran perjuangan pembelaan agama. Kelompok Islam kultural ini lah yang banyak menjadi basis massa partai nasionalis dan sekuler.
Menurut para pendukung Islam Kultural seperti Nurcholish Madjid dan Syafi’i Ma’arif bahwa dari pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Islam Politik hanya melahirkan perpecahan dan tidak menimbulkan sinergi antara umat Islam maka munculah adigium yang mengkritik kondisi Islam di dunia perpolitikan yang populer pada tahun 1970-an yang dilontarkan oleh  Nurcholis Madjid dengan slogan ‘Islam Yes, Politik Islam No’ konsesi ini menekankan akan sekulerisasi pergerakan Islam dalam bidang politik, Islam harus lebih berperan sebagai pandu moral dan sosial yang tercermin dalam konsepnya yang terkenal yaitu Islam kultural. Gerakan ini memperoleh sambutan positif dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dengan mundur dari kancah politik dan bersifat kooperatif terhadap pemerintah.
Bila kita melihat dari hasil perolehan suara partai politik hasil Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Islam Politik memperoleh suara sekitar 40 persen (Gabungan Suara Masyumi dan Nahdatul Ulama) dan secara gradual terus turun hingga 33 persen pada pemilu pada tahun 2014. Melihat kenyataan bahwa Islam politik belum menjadi preferensi mayoritas masyarakat di Indonesia (walaupun secara statistik jumlah penduduk yang beragama Islam sekitar 90 persen-an), maka banyak mantan politisi Masyumi memilih kendaraaan gerakan da’wah yaitu melalui Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia untuk merubah cara berpikir (mindset) Islam kultural yang masih belum mau menjadikan politik sebagai sarana pembelaan agama dan ummat. Sedangkan gerakan Islam kultural lebih akomodatif berkompromi dengan rejim yang berkuasa dengan harapan agar kelompok mereka “selamat” dari ekses/tekanan kekuasaan.
Seiring dengan da’wah yang terus dilakukan oleh kelompok kelompok Islam politik terutama para alumni timur tengah yang pada sekitar tahun 1980-1990 an banyak dikirim belajar berkat jasa Allahyarham Mohammad Natsir, maka melalui saluran da’wah informal (pengajian komunitas, pengajian perkantoran dll) kelompok Islam Politik ini mendapatkan momentumnya ketika terjadi peristiwa demontrasi terbesar dalam sejarah di Republik Indonesia yaitu “Aksi Super Damai 212” pada tanggal 2 Desember 2016. Gerakan ini merupakan gerakan yang salah satunya didukung secara massif oleh masyarakat perkotaan/White collar yang tidak merasa teridentifikasi dengan partai politik dan bersifat cair. Aksi 212 ini juga menumbuhkan harapan baru akan munculnya persatuan ummat Islam dan menunjukkan bahwa politik identitas masih mempunyai kekuatan signifikan dalam merebut suara pemilih. Selain itu pula, terjadi migrasi yang cukup lumayan besar dari Islam kultural kepada Islam politik yang ditandai dengan tidak digubrisnya beberapa himbauan para pimpinan ormas yang teridentifikasi sebagai ormas Islam kultural oleh massa Islam kultural.
Oleh sebab itu, gerakan Islam politik yang menemukan momentumnya pada aksi 212 telah menjadikan politik Identitas sebagai bagian dari metode yang cukup efektif dalam mempersatukan kekuatan ummat Islam secara politik. Politik identitas yang memilih pemimpin berdasarkan identitas agama merupakan ajaran dalam agama Islam yang tidak terbantahkan baik dari ayat ayat suci Al-Qur’an maupun Hadist Rasulullah. Puluhan ayat yang menjustifikasi akan wajibnya seorang Muslim memilih pemimpin dengan preferensi identitas agama sebagai basis pilihan. Memilih pemimpin yang beragama Islam merupakan bagian dari ibadah yang dijamin Undang Undang Dasar Republik Indonesia seperti yang tersebut dalam pasal 29.
Momentum aksi 212 juga menjadi spirit untuk menjadikan ummat Islam Indonesia dapat bersatu. Berbicara ummat Islam Indonesia berarti terkait kompleksitas dalam mendefinisikan ummat Islam itu sendiri seperti masalah representasi kelompok, preferensi politik, fiqih ibadah maupun ikatan kultural dengan jamaah. Seringkali untuk menuntaskan definisi siapa yang pantas layak disebut ummat Islam Indonesia tadi saja sudah menguras energi apalagi harus melakukan langkah langkah persatuan antar ummat Islam di Indonesia. Tetapi secara konotatif biasanya ummat Islam dipahami selalunya kelompok yang berhadap hadapan dengan rejim yang berkuasa sehinga terkesan derogatif. Padahal ada juga sekelompok ummat yang selalu mengambil jalan akomodatif dengan rejim.
Agar kita bisa memahami siapa yang layak disebut ummat Islam di Indonesia, maka jalan yang paling mudah untuk menemukannya adalah dengan melihat hubungan kelompok kelompok Islam dengan rejim yang berkuasa, ada aspek yang perlu ditelaah seperti spektrum kelompoknya, isu yang diwacanakan maupun tujuan dari kelompok kelompok tersebut. Hubungan kelompok kelompok Islam tersebut dengan rejim, jika kita pilah dari sisi spektrum kelompoknya maka kita bisa kategorikan secara luas dengan sebutan kelompok Islam yang modernis, tradisionalis maupun “Jihadis”.   Kelompok modernis biasanya diwakili secara luas oleh organisasi seperi Muhammadiyah dan kelompok kelompok yang semisal dengan karakter Muhammadiyah, begitupula kelompok tradisionalis yang biasanya diidentifikasikan dengan organisasi seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan kelompok kelompok yang semisal dengan karakter dengan NU dan label kelompok “Jihadis” biasanya diidentifikasikan dengan kelompok kelompok yang tidak mengakui ideologi negara Pancasila beserta turunan dalam system demokrasi biasanya kelompok ini berjumlah sedikit tapi punya militansi perlawanan yang kuat.
Terkadang untuk isu maupun tujuan tertentu ketiga kelompok ini dapat bersatu yang mungkin baru tepat disebut ummat Islam di Indonesia karena mewakili seluruh spektrum kepentingan dan tujuan kelompok, tetapi jika dalam beberapa isu ketiga kelompok ini tidak bersatu maka kurang tepat jika digeneralisir sebagai ummat Islam Indonesia. Oleh sebab itu jika kita lihat sejarah hubungan antara ketiga kelompok ini maka kita akan jumpai dinamika yang berbeda tetapi seringkali memang yang menjadi objek perhatian atau liputan media adalah hubungan ummat Islam dengan rejim yang bersifat konfliktif dan tidak harmonis sehingga terkesan hubungan ummat Islam dengan rejim lebih sering tidak harmonis ketimbang harmonis.
Terkadang isu yang diwacanakan dan tujuan yang ingin dicapai tidaklah seragam seperti isu penerapan syariat Islam di Indonesia, ketiga spektrum kelompok ummat Ini berbeda dalam metodenya, bagi kelompok modernis melihat langkah penerapan Islam adalah dengan melakukan dakwah secara simultan di dalam sistem yang ada sehingga pada saatnya system tersebut berubah dari dalam. Sedangkan kelompok tradisionalis melihat bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadi negara yang menerapkan syariat secara formal tetapi cukup dengan mengambil nilai nilai instrinsik dari syariat ( _maqashid syariah_) tersebut seperti kejujuran, keadilan, transparansi dll. Lain pula dengan kelompok “Jihadis” yang melihat cara penerapan syariat Islam harus secara revolusioner dimana bagi yang tidak setuju dengan ide penerapan syariat dapat diperangi dan dianggap sebagai “musuh Islam”.
Oleh sebab itu, pekerjaan rumah dalam menyatukan persepsi antara kelompok kelompok Islam tersebut tentunya menjadi pekerjaan yang lebih penting daripada hanya mengkritisi metode dan tujuan masing masing kelompok tadi. Untuk menyatukan persepsi diantara kelompok ummat tersebut salah satu yang paling efekktif adalah melalui jalan hegemoni politik. Karena melalui hegemoni politik  maka banyak agenda kelompok kelompok tadi bisa diakomodir secara konstitusional dan tidak perlu harus melakukan kerja kerja yang kontraproduktif apalagi melawan ideologj negara ataupun hukum positif yang berlaku. Melalui dukungan politik kepada calon yang paling mungkin dapat mengakomodir kepentingan ummat Islam maka keinginan untuk mempersatukan ummat seperti yang menjadi spirit aksi 212 adalah bukan sesuatu yang sulit. Maka spirit 212 tersebut harus menjadi spirit untuk merebut hegemoni politik ditangan ummat Islam Indonesia melalui dukungan kepada calon pemimpin yang paling mungkin/dekat untuk mengakomodir kepentingan ummat secara tulus (bukan pencitraan).
Jika hegemoni politik sudah ditangan para pemimpin yang Islami maka persatuan ummat mudah untuk dikonsolidasikan. Salahuddin Alayyubi merupakan contoh sejarah bagi kita dimana setelah ia mendapatkan kekuasaan (hegemoni politik) secara damai dari khalifah syiah fatimiyah di Mesir, langkah pertama yang ia lakukan adalah melakukan penaklukan kepada para sultan yang memberontak dan mengembalikan mereka dalam satu persatuan ummat Islam pada masa itu dengan hasil spektakuler pembebasan kota Alquds dari raja Balian of Ibelin (Perpanjangan tangan Kekaisaran Romawi). Selain itu pula, dengan kekuasaan di tangan, tidak saja pembebasan kita suci dapat dilakukan, ia dapat melindungi kota mekkah dan jasad nabi dari “makar” Reginald de Chattalion yang bermaksud menghancurkan Ka’bah dan memindahkan jasad nabi untuk dijadikan alat komersialisasi. Termasuk pula kemampuan Salahuddin dalam merubah dinasti Fatimiyah menjadi paham Sunni dengan pendekatan  pendidikan yang massif.
Intinya dengan hegemoni politik di tangan ummat Islam, maka kendali ummat bisa diarahkan secara terstruktur, sistematis dan massif. Tanpa hegemoni politik maka akan terus terjadi perpecahan yang tidak substantial. Pertanyaan kemudian, kelompok mana dari tiga spektrum kelompok tadi yang mau menginisiasi untuk merebut hegemoni politik tersebut. Tentunya kelompok tradisionalis sulit diharapkan karena biasanya lebih memilih jalan akomodatif dan turut dengan agenda rejim. Tinggallah dua kelompok modernis dan “jihadis” yang dapat menjadi alternatif untuk merebut hegemoni politik tersebut. Akankah kedua kelompok ini bersatu untuk merebut hegemoni politik di Indonesia dengan mengesampingkan sementara perdebatan metodologis antar kedua kelompok ini ? . Hanya hasil pilpres 2019 yang bisa menjawab pertanyaan ini.
Allahu Akbar. Wallahu’alam Bishawwab
Taufik Hidayat, MA
*Penulis adalah Wasekum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia