Pantai Pasir Perawan selama ini telah menjadi ikon wisata utama di Pulau Pari, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta. Namun demikian, di area pantai itu belum lagi terdapat bangunan ibadah untuk melaksanakan shalat bagi wisatawan Muslim.

“Padahal tempat shalat itu dibutuhkan sebagai salah satu sarana penunjang wisata di Pantai Pasir Perawan,” tutur Ketua Rukun Warga (RW) Pulau Pari, Khatur Sulaiman.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu masyarakat Pulau Pari akhirnya sepakat untuk membangun sebuah mushala sederhana berukuran 4 x 4 meter. Kemudian ditambah dengan ruangan seluas 2 x 1 meter untuk mihrab imam. Pembangunan mushala tersebut saat ini sudah mulai berjalan dan sepenuhnya dilakukan secara swadaya oleh penduduk setempat.

Dia menjelaskan, mushola yang dirancang menyerupai rumah panggung itu dibangun menggunakan tiang berbahan kayu kelapa dengan berdindingkan anyaman bambu. Sementara, lantainya terbuat dari papan dan atapnya dari bahan asbes. “Meski sederhana, mushala itu kami buat sedemikian rupa agar terlihat lebih indah dan juga nyaman,” ujar Khatur.

Akan tetapi, kata dia, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepulauan Seribu, Amri Suit, pada 23 Agustus lalu memerintahkan kepada warga supaya membongkar struktur bangunan mushala itu. Amri berdalih, pembangunan tempat ibadah di sana harus mendapat izin terlebih dulu dari Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu.

Perintah pembongkaran tersebut menuai reaksi penolakan dari warga. Mereka berpendapat, fasilitas ibadah tersebut semata-mata dibangun untuk kepentingan para pengunjung pantai, bukan untuk kepentingan pribadi tertentu.

Mengenai hal ini, Budi Utomo Bupati Kepulauan Seribu menyangkal. Kepada media ia menjelaskan, “Ini persoalan sengketa lahan. Tidak ada Pemda mau gusur Mushala, kita juga mau menyediakan (mushala). Kita akan putuskan di titik yang lokasinya aman dari sengketa, yang sekaligus akan menjadi lokasi binaan UMKM di sana,” Tegasnya

Budi menegaskan pembongkaran struktur bangunan Mushala di Pulau Pari, bukan urusan terkait sengketa rumah ibadah atau SARA. Menurutnya lokasi Mushola di Pulau Pari yang ramai diberitakan itu, berada dalam lahan yang sengketa, antara perusahaan dan warga. Tapi berkembang seolah Pemda Kepulauan Seribu ingin membongkar sebuah Mushola.

Ia berharap publik, khususnya di DKI Jakarta jangan membawa persoalan ini menjadi SARA atau seolah mengorbankan hak warga muslim di Pulau Pari. “Janganlah diarahkan ke sana,” ujarnya.

Sebagai Bupati, Budi menegaskan tugasnya adalah mengayomi semua pihak, bukan hanya warga tapi juga perusahaan yang memiliki bukti kepemilikan tanah. Bila memang warga mendirikan bangunan di lahan perusahaan, menurutnya warga harus mau memindahkan bangunan tersebut karena bukan miliknya.

Dan kalaupun warga masih bersikukuh lahan tersebut bukan milik pengembang, silakan ajukan keberatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan warga yang masih keberatan telah ia fasilitasi untuk mengukur kepemilikan lahan masing-masing, tapi warga tetap tidak mau.  Setelah mendapatkan pertentangan, Budi telah meminta aparat di lapangan tidak membongkar sementara rangka bangunan Mushala. Namun ia memberi catatan warga tidak membangun terlebih dahulu Mushala tersebut, sampai dipindahkan ke titik lokasi yang baru.

Rep : Ahmad Islamy Jamil/Republika.co.id, Ed : Muttaqin