Anggota Dewan Pers periode 2013-2016 yang kembali terpilih dalam periode 2016-2019, Yosep Stanley Adi Prasetyo, akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 menggantikan Prof Dr Bagir Manan. Sedangkan Ahmad Djauhar, yang mewakili Serikat Perusahaan Pers (SPS) terpilih sebagai wakil ketua. 

Seperti dilansir Antaranews.com, keputusan ini merupakan hasil rapat pleno perdana sembilan anggota baru Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (23/03/2016).

 

Sebelum rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, Bagir Manan selaku ketua periode 2013-2016, menyerahkan mandatnya kepada anggota Dewan Pers periode 2016-2019.

 

Anggota Dewan Pers sesuai Undang Undang nomor 40 tahun 1999 ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI.

 

Sembilan anggota Dewan Pers periode 2016-2019 adalah Hendry Chaeruddin Bangun, Nezar Patria dan Ratna Komala dari unsur wartawan; Ahmad Djauhar, Jimmy Silalahi dan Reva Deddy Utama dari unsur pimpinan perusahaan pers; Imam Wahyudi, Sinyo Hary Sarundajang dan Yosep Adi Prasetyo dari unsur tokoh masyarakat.

 

Yosep Adi Prasetyo bukanlah sosok baru di dunia pers Indonesia. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 20 Juni 1959 ini merupakan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 

 

Dikutip dari Wikipedia, Yosep pernah menjadi Direktur PT MELIN yang membawahi KBR 68H dan Radio Namlapan. Ia juga menjadi Anggota Kehormatan Seumur Hidup Aliansi Jurnalis Timor Leste (AJTL). 

 

Di dunia lembaga swadaya masyarakat, Yoseph pernah menjadi Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI), dan anggota Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 

 

Anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) ini juga menjadi dosen di Universitas Kristen Satya Wacana dan Fikom Universitas Tarumanagara, Jakarta.

 

Sebelum menjadi anggota Dewan Pers ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012. 

 

Pada periode lalu, anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat ini menjabat sebagai Kepala Komisi Hukum Dewan Pers. 

 

Pernyataan yang cukup kontroversial yang disampaikan Yoseph adalah ketika Kemkominfo memblokir 22 situs media Islam. Menurut Yoseph 22 situs media Islam itu bukan produk jurnalistik. Alhasil, Dewan Pers tak dapat melindungi situs situs tersebut sesuai payung hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pers.

 

“Hampir semua media tidak pernah terdaftar di Dewan Pers. Beberapa mungkin pernah didaftarkan, beberapa juga pernah dilaporkan,” ujar Yoseph yang akrab disapa Stanley ini saat mengisi diskusi di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, Ahad (05/04/2015), seperti dikutip CNN Indonesia. 

Sumber tulisan dan gambar: www.suara-islam.com