Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah, Andi Fajar Asti, ada beberapa kasus soal penanganan tindak terorisme yang diselenggarakan oleh Densus 88 terhadap terduga tersangka terdapat beberapa pelanggaran hukum.

Hal tersebut disampaikan dalam acara diskusi publik di “Penanganan Terorisme Dilema Antara HAM dan Melindungi Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Pustaka Institute di Menteng, Jakarta, pada Rabu (27/7/2016) dan dihadiri pula oleh Kombes Rikwanto sebagai salah satu pembicara.

Pelanggaran hukum yang dimaksud Andi adalah lima aturan HAM yang tercatat dalam dokumen Dewan HAM PBB yang harus dilakukan oleh badan penegak hukum terhadap setiap terduga, yakni menghargai dan memberikan hak-haknya, seperti hak asasi manusia, harus ada pembelaan diri/pengacara, bebas dari intimidasi, menjaga privasi, mendapatkan perawatan sosial dan psikologi

“Teman-teman bisa menyimpulkan lima poin itu apakah selama ini kepolisisan sudah mengikuti standar itu?” jelasnya di hadapan awak media.[tamam]