PRESS RELEASE DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA MENOLAK KONVERSI BOROBUDUR MENJADI VIHARA BUDDHA INTERNASIONAL  DAN OBJEK WISATA BUDHIST TERBESAR DI DUNIA.

Dewan Dakwah menolak mewacanakan warisan nasional Borobudur menjadi Vihara internasional dan objek Wisata Religi Buddhist terbesar di dunia. Wacana ini disampaikan oleh Menko Maritim Rizal Ramli (RR) pada  acara Tribute to Batik di kawasan Blok M, Jkarta Sabtu 3 Okt yl. sebagai usaha meningkatkan wisatawan luar negeri ke Indonesia yang sekarang hanya 10 juta pertahun menjadi 20 juta pertahun dalam lima tahun mendatang.  Disamping  Borobudur, Rizal juga mengusulkan sembilan objek visata lain: Danau Toba di Sumatera, Tanjung Lesung di Banten, Kep. Seribu di DKI, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Labuhan Bajo di NTT, Yogjakarta, Bromo, Morotai di Maluku dll. 

Dewan Dakwah mendukung usaha Pemerintah meningkatkan jumlah turist asing ke Indonesia tetapi tidakdapat menerima perobahan  status Bobudur yang merupakan World Heritage (warisan dunia) dan warisan kebudayaan bangsa Indonesia menjadi objek religi Buddhist Internasional. Rizal juga mengusulkan Bobudur sebagai tempat berziarah kaum Budha sekali seumur hidup, seperti halnya ibadah hajji ke Mekkah buat kaum Muslimin, suatu perbandingan yang mengintervensi ranah agama. Dewan Dakwah mengapresiasi beberapa langkah Menko RR sebagai terobosan meningkatkan ekonomi Indonesia. Namun dalam hal ini Rizal menunjukkan kenaifannya karena kebijaksanaan seperti ini mempunyai implikasi besar dalam sosial, kebudayaan yang  akan menimbulkan keresahan bagi mayoritas penduduk disekitar Bobudur yaitu ummat Islam.  

Bobudur telah diakui sebagai objek visata untuk semua bangsa didunia dan banyak wisatawan asing menjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi mereka. Ummat Islam tidak dianjurkan merusak penginggalan sejarah masa lalu yang menunjukkan kebesaran Allah SWT bahkan dalam sejarah, Rasulullah melarang merusak atau mengganggu tempat-tempat ibadah. 

Sebagai negeri Islam terbesar didunia wacana RR ini pasti akan menimbulkan reaksi negatip dari organisasi dan negeri-negeri Islam diluar negeri serta turist Muslim manca Negara dan juga akan menimbulkan embarrassement bagi bangsa dan Ummat Islam Indonesia. Kebijaksanaan yang tidak sensitip dan tidak memperhitungkan aspek sosial agama dan kebudayaan seperti yang diusulkan  Rizal bahkan mungkin mengundang tindakan yang tidak dikehendaki dari Umat Islam merasa terusik dengan wacana ini dan karena itu berpotensi mengganggu kerukunan kerukunn ummat beragama. Oleh karena itu Dewan Dakwah menghimbau Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Menko Rizal Ramli agar tidak merobah status Borobudur sebagaimana yang diusulkannya. 

Untuk meningkatkan jumlah turis ke Indonesia yang paling utama harus dibenahi adalah sarana dan prasarana serta keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung asing dan dalam negeri yang kelihatan jauh tertinggal dari negeri-negeri jiran seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Philippine, dimana turis asing mencapai masing-masing  20 juta setahun. Dewan Dakwah juga merasa perlu mengingatkan Pemerintah agar dalam usaha pengembangan turis tidak membiarkan bangsa kita menjadi ‘the nation of servants’ dan penurunan moral bangsa seperti yang terjadi diberbagai negeri yang terlalu mengandalkan turis untuk ekonomi mereka antara lain di negeri-negeri Carribia di Amerika Latin. Keterbukaan dan kebersinggungan dengan turist asing perlu dijaga agar tidak merusak nilai-nilai dan tata-krama luhur agama dan kebudayaan Bangsa.   

Jakarta, 6 Oktober 2015  

Mohammad Siddik MA,  

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.