m.natsirDewan Da’wah Islamiyah Indonesia  (disingkat Dewan Da’wah) didirikan atas inisiatip alm Bpk DR Mohammad Natsir (terlahir 1908), Perdana Menteri NKRI pertama tahun 1950-51*) melalui mushawarah alim ulama dan tokoh-tokoh Nasional dari berbagai kalangan dan daerah tgl 26 Februari 1967. Musyawarah dihadiri oleh unsur unsur  Muhammadiyah,  Persatuan Ummat Islam (PUI) berbasis di Jawa Barat, Mathlaul Anwar (MA) berbasis di Banten, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) berbasis di Aceh dan Sumatera Barat, Al Jamiatul Washliyah berbasis di Sumatera Utara, Persatuan Islam (PERSIS), Jam’iyah al Irsyad al Islamiyah, Al Syafi’iyah berbasis di Jakarta dan sekitarnya. Diantara tokoh-tokoh yang hadir pada musyawarah historis dan yang sejak awal mendukung Dewan Da’wah adalah Buya Sutan Mansyur, ex Ketua Umum PP Muhammadiyah , Syafruddin Prawiranegara, ex Ketua Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi dan Gubernur BI pertama, Burhanddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI (1953-55), Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimejo, mantan Jaksa Agung RI dan Ketua MPRS, Mr. Mohammad Roem, mantan  Menlu RI, KH Faqih Usman, K.H. Taufiqurrahman, Ketua Ikatan Mesjid DKI, KH Hasan Basri, eks Ketua Umum MUI, Yunan Nasution mantan Sekjen Masyumi, Ketua Dewan Da’wah pertama, A.R Baswedan, Ketua Dewan Da’wah Yogja, A. Rahman Shihab, Ketua Dewan Da’wah Sulawesi Selatan, Bukhari Tamam, unsur GPII yang jadi Sekertaris Umum Dewan Da’wah dan lain lain.

Dewan Da’wah didirikan untuk membentengi dan membela aqidah dan meningkatkan kefahaman Ummat terhadap nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan : Aqidah, Ibadah, Akhlaq dan Muamalah termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sebagai sumbangan dan partisipasi mereka yang cerdas dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara melanggengkan NKRI untuk Indonesia seutuhnya. Dewan Da’wah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi, lebih dari 750 mesjid dan musalla termasuk mesjid kampus,  Islamic Centre di daerah pedalaman dan terpencil dan  menerima amanah waqaf dari masyarakat untuk membangun dan mengelola mesjid/musalla diperkotaan, pedesaan dan daerah terpencil.

Sejak awal para pendiri Dewan Da’wah mendirikan universitas untuk mengisi kemerdekaan, dengan memadukan pendidikan umum dan agama, al. Universitas Islam Indonesia (UII) (Yogkja), Univ. Islam Sum. Utara (UISU), Univ. Islam Bandung (UNISBA), Univ. Muslimin Indonesia (UMI) di Makassar, Univ. Ibn Khaldun di Bogor, Univ. Islam Riau di Pekanbaru  di Medan, Univ. Islam Sultan Agung di Semarang dan inisiatip ini menginspirasi berdirinya puluhan bahkan ratusan universitas Islam swasta yang lain oleh Muhammadiyah, N.U., dll dan oleh Pemerintah sendiri dengan mendirikan STAIN, IAIN dan Univ. Islam Negeri (UIN) sehingga pendidikan bernuansa Islami untuk segala bidang ilmu, termasuk Kedokteran, Teknik, Pertanian, Sains, Ekonomi, Sains Kemanusiaan dll menjadi kenyataan yang penting dalam system pendidikan Indonesia. Untuk mememenuhi keperluan da’i yang yang mumpuni, sejak sepuluh tahun terakhir Dewan Da’wah menekuni Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir (STID) Mohammad Natsir, program S1 Komunikasi Dkwah,  di kampus seluas lima hektar di Tambun, Bekasi, Jawa Barat.  Sejalan dengan ini, ditingkat propinsi telah berdiri program D2 Akademi Da’wah Indonesia (ADI), di delapan daerah dan sedang dikembangkan keseluruh propinsi dan juga berfungsi sebagai feeder STID. Lulusan STID yang sebagian besar mendapat beasiswa menjalani masa bakti satu tahun penuh didaerah-daerah pedalaman sebelum menerima ijazahnya.  Da’i Dewan Da’wah ditempatkan di daerah yang sangat memerlukan di perkotaan dan pedesaan termasuk di daerah perbatasan yang rawan dengan gangguan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Dewan Da’wah juga mendirikan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)  disamping mengelola Lembaga kemanusian dan darurat bencana berbazis Infaq, Zakat dan Sadaqah (LAZIS Dewan Da’wah) yang siap membantu korban bencana alam dan bencana akibat kelalaian atau keengajaan manusia. Dewan Da’wah prihatin dengan usaha-usaha misionaris yang menggunakan insentip materil sebagai daya tarik yang berakibat pemurtadan Ummat. Dewan Da’wah juga prihatin dengan pemaksaan mendirikan rumah ibadah oleh penganut agama lain tanpa prosedur izin resmi dan mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang dibuat untuk menjaga kerukunan ummat beragama, hingga menimbulkan beberapa ketegangan sosial dalam  masyarakat. Dewan Da’wah juga sangat peduli dengan kesulitan ummat Islam didaerah-daerah minoritas Muslim dan intimidasi yang mereka hadapi untuk mendirikan rumah ibadah dan pelaksanakan unsur-unsur Syariat sebagai hak Konstitusi mereka. Dewan Da’wah mengusahakan beasiswa S1, S2 dan S3 dengan kerjasama berbagai fihak didalam dan diluar negeri untuk pelajar yang berprestasi dan berdedikasi untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, Da’wah, kesehatan dan SDM pada umumnya. Untuk meningkatkan peranan gender secara terhormat dalam pembangunan masyarakat umumnya dan kegiatan Da’wah khususnya, didirikan Muslimat Dewan Da’wah yang giat dalam bidang sosial dan pendidikan antara lain dengan Muslimat Centre di Jakarta Timur, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat nisa’ TK sampai SMP, latihan keterampilan dan pendidikan S1 STID Komunikasi Islam khusus untuk wanita. Untuk memfasilitasi pelaksanaan haji dan umrah didirikan PT Hudaya Safari dan KBIH Bimbingan Haji yang keduanya mendapat izin resmi Kementerian Agama RI. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS) Dewan Dawah diresmikan oleh Menteri Agama RI Dr. Said Agil Ali Munawar pada Oktober 2002. Sedangkan sebagai Nadhir Waqaf, Dewan Da’wah telah terdaftar secara resmi di di Badan Waqaf Indonesia (BWI) dengan No 31.71.3.1.00020 Tgl 21 Februari 2013 Di Menara Da’wah sebagai markas Dewan Da’wah juga ada Library Digital dan fasilitas Research bagi peneliti dan sedang direncanakan studio digital untuk kuliah jarak jauh, terutama dengan ADI diberbagai wilayah.  Dewan Da’wah melihat degradasi akhlaq bangsa antara lain disebabkan pornografi dan porno aksi serta penggunaan MIRAS dan NAZA membawa kehancuran institusi keluarga dan kekerasan rumah tangga serta penganiyaan terhadap anak sebagai penghalang kemajuan Bangsa. Dewan Da’wah juga sangat prihatin dengan merajelanya korupsi dan KKN dalam segala bidang kehidupan eksekutip, legislatip, yudikatip dan cara perpolitikan yang merkantilistik di Negeri kita.

Sejak dari awal Dewan Da’wah di bawah Mohammad Natsir  selalu santun mengadvokasi Da’wah dengan lisan (verbal) tetapi juga mengutamakan metode Da’wah ‘bilisaanil haal’ yaitu dengan contoh dan perbuatan amal saleh melalui jalur pendidikan, formal dan non-formal, pelayanan masyarakat seperti kesehatan dan penanganan bencana untuk mengupayakan kesejahteraan Bangsa. Dalam mencapai tujuannya, Dewan Da’wah selalu taat asas dan berada pada jalur hukum dan Undang-Undang, tidak pernah menggunakan kekerasan apalagi terror dan prihatin dengan penanganan terrorisme yang terkesan tidak professional bahkan gegabah karena sering dengan kekerasan tanpa berusaha mendalami dan menyelesaikan akar persoalan.

Perwakilan Dewan Da’wah ada di 32 propinsi dan lebih kurang 200 Kabupaten/Kota disamping beberapa perwakilan khusus di Luar Negeri. Meski kegiatan Dewan Da’wah menyerupai Ormas, kelembagaannya berbentuk Yayasan yang bersendikan jamaah dan kekeluargaan, selalu berusaha menjaga kebersamaan dengan berbagai kalangan hingga menjadikan Dewan Da’wah sebagai rumah bersama Ummat Islam Indonesia. Ketua Pembina Dewan Da’wah saat ini adalah Prof. Dr Ir A.M.Saefuddin,  mantan Menteri Pangan dalam Kabinet Prof. BJ Habibi. Sesuai latar belakang berdirinya melalui permusyawaratan para ulama dan tokoh Ummat dari berbagai organisasi Da’wah dan pendidikan maka Badan Pembina Dewan Da’wah juga diwakili oleh unsur-unsur dari Muhammadiyah, PERSIS, al- Washliyah, al Syafi’iyah, PERTI, al-Irsyad, PUI, Mathlaul Anwar dan lain-lain. Pada masa 1970an dan 1980an pertemuan tiap pekan pimpinan Dewan Da’wah juga dihadiri secara rutin oleh kiyai-kiyai dan tokoh-tokoh dari Nahdhatul Ulama, al. K.H. Masykur, Dr Fahmi Saifuddin Zuhri, Pimpinan PERTI, KH Rusli Abdul Wahid. Pada tataran Internasional Dewan Da’wah adalah pendiri dan anggota beberapa organisasi Islam Internasional dan Regional seperti al-Rabithah al Alam al Islami di Mekkah, Motamar al Alam Islami di Karachi, Motamar al Islami al Quds di Amman, World Assembly of Moslem Youth (WAMY) di Riyadh, Badan Kordinasi kegiatan Da’wah OKI yang diketuai oleh Sheikh al Azhar di Cairo, International Islamic Charitable Organization (IICO) di Kuwait, Perhimpunan NGO Muslim se-Dunia (UNIW) di Istanbul, Regional Islamic Da’wah Council of South East Asia and Pacific (RISEAP) di Kuala Lumpur. Dewan Da’wah telah mengadakan MoU untuk kerjasama dalam berbagai bidang pembinaan, pendidikan  dan pembangunan serta konservasi alam, antara lain dengan Kem. Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan. Dengan jaringannya yang luas dan kegiatannya yang mencakup berbagai aspek kehidupan serta keberadaannya di tiga puluh dua propinsi dan dengan lebih dari 600 da’inya yang tersebar diberbagai pelosok Tanah Air, Dewan Da’wah mungkin dapat dikatakan sebagai civil society atau jaringan dan  perhimpunan masyarakat madani (NGO) ke tiga terbesar di Indonesia setelah Nahdhatul Ulama (NU) berdiri 1926 dan Muhammadiyah berdiri 1912.

Dalam rangka menggalang kerjasama mengadapi masalah-masalah politik, ekonomi, sosial,  kebudayaan, dll. disamping melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Da’wah dan belasan organisasi Da’wah menjalin kemitraan dalam forum Majelis Organisasi Islam (MOI) yang diketuai secara bergilir (presidium) dan thn 2015 dijabat oleh KH Sadeli Karim dari Mathlaul Anwar. MOI membahas issu-issu bersama dibidang Da’wah, keummatan dan kebangsaan. Anggota MOI mewakili al-Syafi’iyah, Persatuan Ummat Islam (PUI), Persatuan Islam (Persis), Mathlaul Anwar, al Irsyad al Islamiyah, Syarikat Islam, IKADI, PERTI, Wahdah al Islamiyah, al Azhar (Kebayoran),  Hidayatullah, LPPI dan Dewan Da’wah.

Untuk pembiayaan kegiatan Dewan Da’wah disamping dari perolehan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZIS Dewan Da’wah), Usaha Travel Haji dan Umrah (PT Hudaya Safari),  beberapa Waqaf produktip dan usaha dibidang jasa, penyewaan property, Toko Buku dan Penerbit Media Da’wah, bengkel las sekali gus skill training centre yang semuanya dikordinir oleh sebuah Holding Company. Percetakan modern milik Dewan Da’wah dengan mesin-mesin Hydelberg di Cikunir, Bekasi, mencetak segala jenis buku, surat kabar, majallah dan al Qur’an. Dengan semua usaha ini Dewan Da’wah masih memerlukan banyak dukungan pendanaan yang tidak mengikat berupa Zakat, Infaq Sadaqah dan Waqaf,  untuk mewujudkan cita-cita ‘satu desa satu da’i ’ diseluruh Nusantara dalam rangka “Menyelamatkan dan Membangun Indonesia dengan Da’wah”.

Setelah Bapak Mohammad Natsir wafat pada thn 1993 jabatan Ketua Umum Dewan Da’wah berturut-turut dipegang oleh alm Dr Anwar Haryono, alm Bpk Affandi Ridhwan, Bpk KH Kholil Badawi, alm Bpk Hussein Umar dan lima tahun terakhir oleh KH Syuhada Bachri. Melalui mekanisme musyawarah Pembina, Pengurus dan Pengawas yang berlangsung selama Juni-September 2015 telah terpilih Pengurus Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Drs. Mohammad Siddik MA, dibantu dua orang Wakil Ketua Umum yaitu Ustd Amlir Syaifa Yasin dan Dr Mohammad Noer dengan Avid Solihin dan Edy Setiawan sebagai Sekertaris Umum dan Bendahara Umum dan dilengkapi delapan Ketua (Bidang).  Mohammad Siddik bergabung ke Dewan Da’wah Juni 1968 setelah selesai kuliah di Fak Ekonomi UI dan FISIP Universitas Nasional, Jakarta, pernah dosen di Univ. Negeri Jakarta (UNJ), Staff PBB (UNICEF) di New York HQs dan Kathmandu, Nepal dan berkiprah di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah dan terakhir di Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah selama 17 thn, empat tahunnya sebagai Direktur Regional IDB Asia Pacific di Kuala Lumpur. Selesai tugas thn 2002 Siddik kembali mengabdi di Dewan Da’wah, sebagai salah seorang Ketua Pengurus, Direktur PT Hudaya Safari merangkap Direktur LAZIS Dewan Da’wah, Ketua Pengawas dan lima tahun terakhir sebagai Anggota Pembina.

Dewan Da’wah berkantor di gedung delapan tingkat ‘Menara Da’wah’ di no 45, Jl. Kramat Raya, boulevard terpanjang  Utara – Selatan melewati tiga wilayah kota. Didepan berdiri megah mesjid tiga tingkat “al Furqan”, satu-satunya mesjid di jalan raya lebih dari 10 km itu dimana berdiri puluhan rumah ibadah lain sejak zaman kolonial Belanda. Untuk info. hubungi : Telp 021 3909059, 39899324 (Hunting) E-email sekretariat@dewanDa’wah.com, website: www.dewanDa’wah.com

*) Mohammad Natsir, sebagai Pejuang Kemerdekaan dan Ketua Partai di Parlemen mengambil inisiatip mengajak pimpinan 16 negara bagian (States) yang tergabung dalam Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) bentukan Belanda yang sengaja disiapkan rawan perpecahan. Dengan Rahmat dan Karunia Allah SWT dan dukungan dari Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogjakarta, Mohammad Natsir, mengajukan mosi di Parlemen RIS, dikenal dengan Mosi Integeral Natsir (April 1950). Melalui mushawarah yang alot, Parlemen menerima Mosi Integeral Natsir dan sebagai konsekwensinya RIS bubar dan lahir Negara Kesatuan RI (NKRI). Sebagai penghargaan atas jasa-jasa nya, Presiden Soekarno menunjuk  Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri NKRI pertama dimana beliau mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan. Pada tahun 1999 Mohammad Natsir mendapat Bintang Mahaputra dari Presiden BJ Habibie dan pada tahun 2012 Presiden SBY memberi penghargaan Pahlawan Nasional kepada Natsir.

Pada tahun 1951 sebagai Perdana Menteri RI, Mohammad Natsir mengeluarkan Surat Edaran kepada semua instansi Pemerintah sivil dan militer untuk menyediakan fasilitas ibadah bagi kaum Muslimin karena kewajiban salat pada pada jam kantor. Surat Edaran ini menjadi landasan pembangunan musalla dan mesjid disemua fasilitas pemerintah sivil maupun militer, lembaga pendidikan dari SD sampai universitas. Keberadaan musalla dan mesjid dengan kegiatan taklimnya sangat penting dalam pembangunan Karakter Bangsa yang oleh Presiden Soekarno selalu ditandaskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Sarana ibadah berupa mesjid /musalla dan kegiatan pembinaan akhlaqul karimah didalammya ini sejalan dengan program Revolusi Mental yang sudah di wacanakan Pemerintah Jokowi-JK yang masih perlu pengisian yang serius dan sistematis oleh kita semua (rms-ku/09.2015)