Belakangan ini muncul berita yang sangat ditonjolkan, seakan menafikan berbagai berita penting lainnya di Tanah Air, yaitu soal terbentuknya Negara Islam Irak dan Syria, atau yang lebih dikenal dengan Islamic State of Irak and Syria (ISIS). Berita ini seakan meluncur dengan pesatnya di berbagai media massa,  menggusur berbagai berita yang sedang hangat dan berkembang di masyarakat. Misalnya saja dugaan kecurangan dalam rekapitulasi hasil pilpres di berbagai daerah.

 

Menurut sebuah tulisan di mass media nasional, ISIS  merupakan Negara baru yang dideklarasikan oleh Abu Bakar al Baghdady pada 9 April 2013, menyusul terjadinya perang saudara di Irak dan Suriah. Tentu saja proklamasi kemerdekaan ini masih bersifat sepihak, dimana pemerintah Irak dan pemerintah Suriah masih eksis. Begitu pula PBB belum mengakuinya.

 

Namun demikian, meskipun secara de jure belum diakui, kabarnya ISIS telah menguasai wilayah seluas 400.000 kilometer persegi, yang meliputi wilayah di Irak dan Suriah, bahkan negeri-negeri Syam yang dalam sejarah itu meliputi Jordania, Bahrain, Palestina dan lain-lain disamping Irak dan Suriah. Untuk sementara, kota Raqqah yang berada di Suriah ditetapkan sebagai ibukota negara. Mereka yang tergabung dalam ISIS ini bertekad untuk mendirikan sebuah negara yang besar dan kuat, siap melawan kekuatan dari negara manapun terutama Amerika dengan segala kepen-tingannya di Timur Tengah.

 

Melihat semangat heroik dari pasukan ISIS yang berusaha  mencabut cengkraman Amerika di Irak dan Suriah khususnya, mereka memperlihatkan eskistensinya kepada dunia, bahwa mereka adalah kelompok yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Mereka masih memiliki harga diri yang perlu diperhitungkan oleh negara manapun juga. Semangat dan heroik itulah yang kemudian menjadi cermin sebagian ummat Islam dunia, termasuk di Indonesia. Sebahagian daripada masyarakat Indonesia menya-takan dukungannya kepada gerakan ISIS ini.

 

Pemerintah dalam hal ini Kemen-terian Agama langsung menyikapi bahwa gerakan ISIS ini bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Karena berbagai pernyataan yang dihimpun pendukung-pendukung ISIS di Indonesia menyatakan bahwa Pancasila itu adalah berhala dan pemerintah RI adalah Thagut serta mengkafirkan orang-orang yang tidak mau berbai’at dengan Abu Bakar Al Baghdady bahkan menghalalkan darah.

 

60 Ormas Islam yang bergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia termasuk Dewan Da’wah didalamnya pada tanggal 8 Agustus 2014 di kantor pusat MUI menyatakan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh ISIS tidak sesuai dengan karakter agama Islam yang Rahmatan lil alamin. Mengkafirkan dan membunuh orang-orang yang tidak mau berbai’at atau mengakui Khalifah yang diproklamirkan adalah cara-cara yang tidak ditemui sepanjang sejarah kekhalifahan.

 

Mengumandangkan jihad yang taruhannya adalah nyawa sebagai syahid haruslah melalui fatwa ulama-ulama yang diakui diseluruh dunia.

 

Dalam Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bersama ormas Islam direkomen-dasikan bahwa soal ISIS dan yang sejenisnya adalah merupakan keragaman pemahaman dikalangan ummat Islam didalam memahami teks-teks Al Qur’an dan Hadits. Oleh sebab itu soal ISIS dan soal aliran lainnya yang mengatasnamakan Islam tidak bisa dihabisi secara fisik. Diharapkan kerjasama yang kuat antara Kementerian Agama, MUI dan ormas Islam untuk melakukan tindakan persuasif dan preventif terhadap perbedaan pemahaman ini, bukan dengan tindakan represif yang selama ini dilakukan oleh aparat anti teroris. Demikianlah rekomendasi yang disampaikan pada tanggal 10 Agustus 2014 yang lalu. (Redaksi)