Proyek reklamasi di wilayah teluk Jakarta yang diusung oleh Pemprov DKI Jakarta membuat berbagai pihak geram sebab hal ini merugikan rakyat khususnya yang tinggal di sekitar teluk dan merusak lingkungan.

Dalam diskusi bertema: “Skandal Reklamasi: Ahok Layak untuk Tersangka” yang diselenggarakan oleh ProDEM di Jl. HOS Cokroaminoto no 94 Jakarta, pada hari Selasa (19/7/2016), Andrianto selaku Ketua Presidium ProDEM mengatakan bahwa reklamasi ini bukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan publik melainkan untuk kepentingan beberapa pihak pemilik modal besar saja, terutama yang berasal dari negara asing.

Selain dari ProDEM, dalam acara tersebut dihadiri oleh pembicara  lainnya di antaranya, Dahlan (Walhi), Marthin Hadiwinata (Direktur KNTI), Matthew Michele Lenggu (LBH Jakarta), Daeng Muhammad dan Masinton P. (Komisi III DPR RI) dan Sugeng Teguh Santoso (Sekjend Peradi).

Padahal tujuan diselenggarakannya reklamasi adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran negara tanpa merugikan pihak-pihak internal. Namun kenyataannya reklamasi di teluk Jakarta mengakibatkan pengusiran warga dan pengrusakan lingkungan, sehingga menurut Dahlan perwakilan Walhi Jakarta menganggap bahwa proyek tersebut adalah palsu dan penuh dengan permainan uang.

“Reklamasi bohongan, penuh dengan korupsi,” ujarnya.

Parahnya, menurut Marthin, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan sosialisasi kepada warga Teluk Jakarta soal reklamasi tersebut. Warga tidak diberi kesempatan setuju atau menolak atas kebijakan ini.

Marthin menyesalkan pemerintah pusat yang terus berkomentar bahwa teluk Jakarta sudah tak layak.

“Pemerintah pusat seringkali mengatakan teluk Jakarta sudah rusak, tapi tidak ada solusi,” katanya malah diperparah dengan adanya reklamasi.

Seiring berjalannya proyek penggusuran terhadap warga sekitar teluk salah satunya warga Luar Batang menjadi korban, dan hingga saat ini ancaman gusur masih berlangsung. Kenapa?

“Karena mereka disebut warga ilegal,” ujar Marthin.

Kemudian di aspek sosial, kata Marthin, nelayan yang melaut untuk mencari ikan adalah penyeimbang ekonomi di Jakarta. Sebagai catatan, Marthin melanjutkan, Jakarta adalah daerah paling parah terjadi ketimpangan ekonomi, jadi jika reklamasi dilanjutkan sama dengan memperpanjang problem ekonomi ini.[tamam]