Islam Politik dan Persatuan Ummat

Sejarah gerakan Islam Politik di Indonesia bila kita runut ke belakang pasti kita temukan mulai akhir abad-18 dan awal abad 19 melalui gerakan politik para alumni haji yang pulang dari tanah suci. Implikasi politik ibadah haji jelas sekali. Ia sesungguhnya muktamar abadi dari Pan Islamisme, di mana segala urusan agama dibicarakan oleh delegasi-delegasi dari tiap penjuru dunia Islam, di mana urusan-urusan agama dibicarakan dalam pertemuan tersebut, seperti pertahanan dan penyebaran Islam.

Tokoh-tokoh kebangkitan Islam yang militan merasa terpanggil hatinya, dan ketika mereka kembali ke tanah asalnya mereka melakukan pembaharuan pembaharuan atas dasar doktrin yang mereka dapatkan ketika berhaji. Ulama Timur Tengah yang sudah melakukan pembaharuan antara lain Jamaluddin al Afghani yang melakukan pembaharuan di Mesir yakni yang dikenal dengan gerakan Pan Islamisme. Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan pembaharuan (tajdid) di Saudi Arabia, yang kemudian gerakan ini disebarkan oleh jamaah haji yang berasal dari berbagai daerah, salah satunya adalah Indonesia.

Terbukti ketika jamaah haji Indonesia datang ke Tanah Suci, ketika pulang ke Indonesia mereka melakukan gerakan pencerahan ke Masyarakat seperti dilaksanakan oleh Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabang di Minangkabau (Sumatera Barat) (Stoddard Lothrop, 1966). Penjajah pun panik dan tak menduga dengan kondisi ini, dimana menurut Raffles dalam bukunya yang berjudul History of Java yang dikutip oleh Karel A Steenbrink menyebutkan bahwa di dalamnya terkandung dua aspek negatif para haji yang ditulis dalam buku ini. Pertama, mereka dianggap sebagai orang istimewa dan suci, sehingga rakyat sederhana terlalu cepat berkesimpulan bahwa mereka mempunyai kekuatan gaib. Kedua, ada unsur politik, karena dengan adanya pemikiran seperti ini, para haji mempunyai pengaruh politik dan sering berperan sebagai pemimpin pemberontakan terhadap orang Eropa (Karel A Steenbrink, 1984).

Gerakan Islam politik para haji ini kemudian mulai terformulasisasikan secara kolektif melalui wadah perkumpulan / ormas Islam diawal abad ke – 20, tercatat berbagai perkumpulan dan kelompok Islam yang menjadi catatan sejarah sebelum kemerdekaan Republik Indonesia seperti Serikat Dagang Islam (Berubah menjadi Sarekat Islam), Jamia’tul Khoir, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdhatul Ulama, Al-Washliyah dan beberapa Ormas lainnya. Muhammadiyah dan NU bersama beberapa ormas lainnya membentuk konfederasi bernama Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937 dengan KH. Hasyim Ashari (Ketua NU) sebagai ketua MIAI pada awalnya. Masyumi didirikan tahun 1943 sebagai pengganti MIAI karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam.

Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), MuhammadiyahPersatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Kemudian pada tahun 1947, masyumi berubah menjadi Partai Politik dengan penggerak utamanya para kyai dan aktivis Nahdhatul Ulama. Tapi pada tahun 1952, NU keluar dari Partai Masyumi dan berkompetisi dengan Partai Masyumi langsung pada pemilu 1955 yang terjadi pertama kali di Indonesia.

Gerakan Islam Politik merujuk juga pada politik identitas dimana identitas agama digunakan sebagai kekuatan untuk memobilisasi dukungan politik. Sehingga mencari dukungan politik dengan menawarkan politik identitas (agama) merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para alumni Haji yang pulang dari Tanah Suci. Penggunaan istilah “Haji” merupakan politik identitas yang cukup jelas, yang merupkan simbol perlawanan terhadap penjajah pada masa itu sehingga istilah “Haji” sempat dilarang karena berbahaya bagi penjajah. Sebagai antitesa dari Islam politik ini adalah Islam Kultural yang lebih berorientasi pada gerakan Islam secara ritual/etik dan tidak punya wawasan/pemahaman pentingnya politik sebagai saluran perjuangan pembelaan agama. Kelompok Islam kultural ini lah yang banyak menjadi basis massa partai nasionalis dan sekuler.

Menurut para pendukung Islam Kultural – seperti Nurcholish Madjid dan Syafi’i Ma’arif – bahwa dari pengalaman sejarah menunjukkan Islam Politik hanya melahirkan perpecahan dan tidak menimbulkan sinergi antara umat Islam maka munculah adagium yang mengkritik kondisi Islam di dunia perpolitikan yang populer pada tahun 1970-an yang dilontarkan oleh seorang cendikia muda Nurcholis Madjid ‘Islam Yes, Politik Islam No’ Adagium ini menekankan akan sekulerisasi pergerakan Islam dalam bidang politik, Islam harus lebih berperan sebagai pandu moral dan sosial yang tercermin dalam konsepnya yang terkenal yaitu Islam kultural. Gerakan ini memperoleh sambutan positif dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dengan mundur dari kancah politik dan bersifat kooperatif terhadap pemerintah.

Bila kita melihat dari hasil perolehan suara partai politik hasil Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Islam Politik memperoleh suara sekitar 43.72 persen (Gabungan Suara Masyumi, Nahdatul Ulama, Sarekat Islam, Perti dan Tarekat) dan secara gradual terus turun hingga 31.41 persen (Turun 12.31 %) pada pemilu pada tahun 2014. Melihat kenyataan bahwa Islam politik belum menjadi preferensi mayoritas masyarakat di Indonesia akibat oleh beberapa faktor (seperti sekulerisasi kehidupan, marginalisasi kelompok-kelompok Islam, penyesatan opini dari ajaran Islam yang benar dll.), maka banyak mantan politisi Masyumi memilih kendaraaan gerakan da’wah untuk merubah cara berpikir (mindset) Islam kultural yang masih belum mau menjadikan politik sebagai sarana pembelaan agama dan ummat. Sedangkan gerakan Islam kultural lebih akomodatif berkompromi dengan rejim yang berkuasa dengan harapan agar kelompok mereka “selamat” dari ekses/tekanan kekuasaan.

Seiring dengan da’wah yang terus dilakukan oleh kelompok kelompok Islam politik terutama para alumni timur tengah dengan melalui saluran da’wah informal (pengajian komunitas, pengajian perkantoran dll) maka kelompok Islam Politik ini mendapatkan momentumnya ketika terjadi peristiwa demontrasi terbesar dalam sejarah di Republik Indonesia yaitu “Aksi Super Damai 212” pada tanggal 2 Desember 2016. Gerakan ini merupakan gerakan masyarakat perkotaan kaum intelektual yang tidak merasa teridentifikasi dengan partai politik dan bersifat cair. Aksi 212 ini juga menumbuhkan harapan baru akan persatuan ummat Islam dan menunjukkan bahwa politik identitas masih mempunyai kekuatan signifikan dalam merebut suara pemilih. Selain itu pula, terjadi migrasi yang cukup lumayan besar dari Islam kultural kepada Islam politik yang ditandai dengan tidak digubrisnya beberapa himbauan para pimpinan ormas yang teridentifikasi sebagai ormas Islam kultural oleh massa Islam kultural

Oleh sebab itu, gerakan Islam politik yang menemukan momentumnya pada aksi 212 telah menjadikan politik Identitas sebagai bagian dari metode yang cukup efektif dalam mempersatukan kekuatan ummat Islam secara politik. Politik identitas yang memilih pemimpin berdasarkan identitas agama merupakan ajaran dalam agama Islam yang tidak terbantahkan baik dari ayat ayat suci Al-Qur’an maupun Hadist Rasulullah. Puluhan ayat yang menjustifikasi akan wajibnya kita memilih pemimpin dengan identitas beragama Islam. Memilih pemimpin yang beragama Islam merupakan bagian dari ibadah yang dijamin Undang Undang Dasar Republik Indonesia seperti yang tersebut dalam pasal 29. Karena pilihan kita terhadap seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah SWT. Jika kita salah dalam memilih pemimpin maka kita akan berdosa karena memberikan kesaksian palsu yang dikenal sebagai (Syahadatu Zuur) karena kita tidak memilih berdasarkan perintah agama Islam.

Permasalahan lain yang juga harus dijaga terkait dengan spirit 212 selain kebangkitan Islam politik dalam memilih pemimpin yang beragama Islam adalah bagaimana menjadikan ummat Islam menjadi saling bersaudara dan bersatu. Berbicara masalah ummat Islam di Indonesia berarti kita harus mampu mendefinisikan ummat Islam itu sendiri seperti masalah representasi kelompok, preferensi politik, fiqih ibadah maupun ikatan kultural dengan jamaah. Menuntaskan unsur unsur definisi tadi saja sudah menguras energi apalagi harus melakukan langkah langkah persatuan antar ummat Islam di Indonesia. Tetapi secara konotatif biasanya ummat Islam dipahami selalunya kelompok yang berhadap hadapan dengan rezim yang berkuasa sehinga terkesan derogatif. Padahal ada juga sekelompok ummat yang selalu mengambil jalan akomodatif dengan rejim.

Agar kita bisa memahami siapa yang layak disebut ummat Islam di Indonesia, maka jalan yang paling mudah untuk menemukannya adalah dengan melihat hubungan kelompok kelompok Islam dengan negara maka kita akan temui beberapa aspek yang perlu ditelaah seperti spektrum kelompoknya, isu yang diwacanakan maupun tujuan dari kelompok kelompok tersebut. Hubungan kelompok kelompok Islam tersebut dengan negara jika kita pilah dari sisi spektrum kelompoknya maka kita bisa kategorikan secara luas dengan sebutan kelompok Islam yang modernis, tradisionalis maupun “Jihadis”.[1] Kelompok modernis biasanya diwakili secara luas oleh organisasi seperi Muhammadiyah dan kelompok kelompok yang semisal dengan karakter Muhammadiyah, begitupula kelompok tradisionalis yang biasanya diidentifikasikan dengan organisasi seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan kelompok kelompok yang semisal dengan karakter dengan NU dan label kelompok “Jihadis” biasanya diidentifikasikan dengan kelompok kelompok yang tidak mengakui ideologi negara Pancasila beserta turunan dalam system demokrasi biasanya kelompok ini berjumlah sedikit tapi punya militansi perlawanan yang kuat.

Terkadang untuk isu maupun tujuan tertentu ketiga kelompok ini dapat bersatu yang mungkin baru tepat disebut ummat Islam di Indonesia karena mewakili seluruh spektrum kepentingan dan tujuan kelompok, tetapi jika dalam beberapa isu ketiga kelompok ini tidak bersatu maka kurang tepat jika digeneralisir sebagai ummat Islam Indonesia. Oleh sebab itu jika kita lihat sejarah hubungan antara ketiga kelompok ini maka kita akan jumpai dinamika yang berbeda tetapi seringkali memang yang menjadi objek perhatian atau liputan media adalah hubungan ummat Islam dengan negara yang bersifat konfliktif dan tidak harmonis sehingga terkesan hubungan ummat Islam dengan negara lebih sering tidak harmonis ketimbang harmonis.

Terkadang isu yang diwacanakan dan tujuan yang ingin dicapai tidaklah seragam seperti isu penerapan syariat Islam di Indonesia, ketiga spektrum kelompok ummat Ini berbeda dalam metodenya, bagi kelompok modernis melihat langkah penerapan Islam adalah dengan melakukan dakwah secara simultan di dalam system yang ada sehingga pada saatnya system tersebut berubah dari dalam, berbeda dengan kelompok modernis, kelompok yang tradisionalis melihat bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadi negara yang menerapkan syariat secara formal tetapi cukup dengan mengambil nilai nilai instrinsik dari syariat (maqashid syariah) tersebut seperti kejujuran, keadilan, transparansi dll, sedangkan kelompok “jihadis” melihat cara penerapan syariat Islam harus secara revolusioner dimana bagi yang tidak setuju dengan ide penerapan syariat dapat diperangi dan dianggap sebagai “musuh Islam”.

Oleh sebab itu, pekerjaan rumah dalam menyatukan persepsi antara kelompok ummat tersebut tentunya menjadi pekerjaan yang lebih penting daripada hanya mengulang kembali perdebatan tentang isu dan tujuan tersebut. Untuk menyatukan persepsi diantara kelompok ummat tersebut salah satu yang paling efektif adalah melalui jalan kekuasaan atau hegemoni politik. Karena dengan hegemoni politik maka banyak agenda kelompok kelompok tadi bisa diakomodir dan dikendalikan secara konstitusional dan tidak perlu harus melakukan kerja kerja yang kontraproduktif apalagi melawan ideologi negara ataupun hukum positif yang berlaku. Dengan hegemoni politik maka keinginan untuk mempersatukan ummat seperti yang menjadi spirit aksi 212 adalah bukan sesuatu yang sulit karena segala kebijakan dapat dikendalikan untuk menuju persatuan ummat tersebut. Mari kita pilih calon pemimpin yang akan nantinya dapat membawa agenda kepentingan kelompok kelompok ummat tadi secara konstitusional sehingga harapan ummat Islam di Indonesia untuk terjadinya persatuan akan terwujud. Allahu Akbar. Wallahu’alam Bishawwab

 

(Ditulis oleh Taufik Hidayat –  Wasekum Dewan Da’wah Pusat)

[1] Kata jihadis dengan tanda kutip dimaksudkan kelompok yang memaknai jihad dengan versi yang berbeda dengan kelompok modernis maupun tradisionalis, karena bagi kelompok ini selama system di Indonesia menggunakan demokrasi dan ideloginya Pancasila maka wajib berjihad untuk merubahnya dengan cara berhadap hadapan dengan pemerintah baik melalui jalan kekerasan maupun gerakan political decay (Pembusukan Politik) terhadap system maupun penguasa.