Anggota Ombudsman RI dipakai sebagai Ahli Pro Ahmadiyah di Sidang MK

Sidang di Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Jakarta, terkait uji materi yang diajukan jemaat Ahmadiyah telah memasuki sidang ke-10 pada Rabu, (10/1/2018). Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan DPR dan Ahli dari Pihak Terkait [komnas perempuan]. Namun lagi dan lagi, hingga sidang ke-10 ini Anggota DPR yang sejatinya dipilih rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat, melayangkan surat tak bisa hadir dalam sidang.
Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Pemohon, mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui MK, mereka memperjuangkan agar UU Nomor 1/PNPS/1965 diberi tafsir bersyarat. Itu sebabnya Ahmadiyah mengujikan keseuaian UU tersebut terhadap UUD Tahun 1945 yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Pihak Ahmadiyah menganggap UU ini menstigmatisasi Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan menyesatkan, sehingga jemaatnya mendapatkan perlakukan diskriminatif dibanyak tempat.
*Anggota Ombudsman Dipakai Jadi Ahli. Maksudnya apa?*
 Sebagai Anggota Ombudsman RI, ujar Ahmad Suaedi, Ahli yang diajukan Komnas Perempuan, “Saya mengamati, merasakan, dan menghadapi masih adanya kelompok-kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah ini yang didiskriminasi dalam pelayanan publik. Dan diskriminasi itu didasarkan pada undang-undang atau penafsiran undang-undang yang disebabkan karena tidak adanya pembatasan pengertian yang jelas dan spesifik di dalam undang-undang tersebut.
Dalam sidang Ahmad Suaedi menyatakan, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan asas larangan diskriminasi. Pasal 3 ayat (1): a. Kepatutan. b. Keadilan. c. Nondiskriminasi, dan d. Tidak memihak dan seterusnya. Jadi, pencegahan dan penghapusan diskriminasi menjadi tugas saya juga sebagai Anggota Ombudsman,” ujar Ahmad Suaedi.
Ketika sampai pada agenda diskusi, Ahmad Leksono, SH, Kuasa Hukum Dewan Da’wah, dan  Kaspudin Nor, SH, M.Si, Kuasa Hukum MUI, sama-sama menengarai adanya kejanggalan atas pernyataan Ahmad Suaedi. Keduanya saling meluncurkan pertanyaan kepada Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat. Namun belum lagi selesai pertanyaan Ahmad Leksono, Arief Hidayat sudah memotong, “Pihak Terkait tidak punya hak untuk menanyakan Ahli dari Pihak Terkait”.
“Permasalahannya,” ujar Ahmad Leksono ketika ditanya Akhbar Dewan Da’wah, “Ahmad Suaedi ini  orang Ombudsman. Kehadirannya dan pernyataannya seperti ingin menekan majelis hakim.”
Kaspudin Nor pun meluncurkan pertanyaan kepada Majelis Hakim, “Pak Suaedy ini dari Ombudsman. Kami ingin mempertanyakan dalam kesempatan ini, apakah sebagai pribadi atau sebagai lembaga?”  Namun dijawab oleh Hakim Ketua Arief Hidayat bahwa nanti Hakim yang akan menilai. “Itu Saudara merasa ada keberatan, nanti kita catat dalam persidangan ini. Ya?”
Menyambnung pertanyaan yang diajukan Kaspudin Nor, Redaksi Akhbar Dewan Da’wah, kemarin, 11 Januari, mencoba mencari kejelasan ke panitera MK atas status Ahmad Suaedi yang diajukan Komnas Perempuan sebagai Ahli dalam persidangan, namun petugas di MK menyatakan tidak ada surat keterangan yang menjelaskan statusnya, mewakili pribadi atau kelembagaan (Ombudsman).
*ANGGOTA OMBUDSMAN PUJI PERAN SOSIAL AHMADIYAH SEBAGAI PENYERU PERDAMAIAN*
Keterangan yang disampaikan Ahmad Suaedi lainnya. “Belum pernah saya menemukan doktrin dan tingkah laku Jemaah Ahmadiyah yang menyerang pihak lain serta berperilaku kekerasan. Mereka cenderung penyeru perdamaian dan sebagian mereka terlibat dalam aksi perdamaian dan aksi tanggap bencana secara sangat aktif. Doktrin mereka yang saya tahu juga inheren di dalamnya menyeru perdamaian. Saya menganggap doktrin mereka cocok dengan kandungan konstitusi dan tradisi Bangsa Indonesia yang damai dan Bhinneka Tunggal Ika.”
Atas penyataan ini, Sekretaris Umum Dewan Da’wah, Avid Solihin, dalam kesempatan setelah sidang menyatakan, “Ini akal-akalan Ahmadiyah, mencari celah agar negara melindungi jemaatnya. Celah itu rupanya melalui Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesamaan hak didalam hukum.  Ini akal-akalan.”
Avid Solihin menambahkan, “Mereka menghindar dari hal pokok yang paling mendasar. Sebelum menuntut soal kesamaan hak dimata hukum, Pemerintah telah memiliki sikap sejalan dengan MUI dan ulama dunia bahwa akidah Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, makanya dilarang untuk berkembang di Indonesia. Jadi aneh pada ajaran yang sudah dilarang – bahkan pernah diputus MK sebagai ajaran yang terlarang – mereka minta diselamatkan dari diskriminasi dan stigma negatif. Itu sama artinya mereka minta hak untuk mengembangkan ajaran sesat”.
*AL MAKIN SEBUT SEMUA ALIRAN KEPERCAYAAN PUNYA NABI*
Dr. Al Makin, S.Ag., M.A., Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Ahli kedua yang dihadirkan Pihak Terkait, menjabarkan agama di dunia ini jumlahnya jutaan. “Jumlah aliran kepercayaan di Indonesia tahun 1980 saja sudah 600 (kelompok) – dan mungkin sekarang sudah sekitar 100, tapi secara nasional yang terdaftar sekitar 170 (kelompok),” papar Al Makin.
Kelompok yang 600 jumlahnya di Indonesia itu, “Saya kira di dalam tanda quote and quote, kelompok ini juga mempunyai pemimpin yang mereka juga sebut sebagai nabi, ini sudah merasakan (akibat) Undang-Undang PNPS Tahun 1965,” paparnya. Al Makin memberi contoh Gafatar, Lia Eden dan lain-lain. “Mereka juga menerima akibat dari Undang-Undang Tahun 1965 yang memakai perspektif teologis dominan.
*MAKIN SESAT – MEMINTA HAKIM MEMANDANG AGAMA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL*
Al Makin meminta Majelis Hakim agar melihat agama-agama dan banyaknya aliran kepercayaan di Indonesia dengan kajian antropologi dan sejarah. Dengan sudut pandang ini, agama dan banyaknya aliran kepercayaan akan dipandang sebagai “Gerakan Sosial” agar sama-sama memiliki ruang untuk beraktivitas dan dilindungi oleh negara.
*TELAT BELAJAR – UU PNPS DIKATAKAN HASIL STIGMA TANPA PENELITIAN*
UU PNPS Tahun 1965 – Al Makin menyatakan keprihatinannya – lahir dari hasil stigmatisasi dan hasil dari asumsi yang sudah dibangun sebelumnya tanpa melalui penelitian. Al Makin meminta agar diadakan penelitian lebih lanjut, apakah benar-benar kelompok itu (Ahmadiyah dan aliran lainnya) menyimpang atau tidak. Sebab kata-kata ‘menyimpang’ dan kata-kata ‘tidak’ – menurut Al Makin (hanya) sesuai dengan mainstream atau kelompok yang dominan. Perlu riset yang mendalam lebih dahulu (untuk) mengenal riwayat hidup, mengenal gerakan itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan gerakan itu muncul. Panjang lebar pemaparan Al Makin, direspon singkat -padat-jelas oleh Avid Solihin dengan kalimat, “Ngawur. Orang itu telat belajar”.
Agama Islam yang lurus adalah domainnya ummat Islam sedunia. Dalam sejarah tercatat sudah berkali-kali majelis Ulama dunia dan di banyak negara, seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia, Brunei
Darussalam, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama RI meneliti konten dari ajaran Ahmadiyah. Bahkan dengan menghadirkan pihak Ahmadiyah untuk memberi keterangan yang sebenarnya. Semua penelitian menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan.
Baik Ahmad Suaedi mapun Al Makin, pada pembukaan persidangan telah disumpah dengan Al-Qur’an akan memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Apa komentar pembaca?