Dewan Da’wah Dukung Himbauan DPR tentang Pelanggaran HAM di Uyghur

Pelanggaran Hak-hak Azasi Manusia (HAM) oleh Pemerintah China di Uighur (Xinjiang) sudah lama dilaporkan oleh berbagai media massa di Barat dan telah dibahas oleh lembaga-lembaga HAM di Eropa, Amerika dll. Bulan November yang lalu Dewan HAM PBB yang tiap tahun mengeluarkan Universal Periodic Review (UPR) mengenai kondisi HAM diberbagai belahan bumi memberikan catatan buruk mengenai pelaksanaan HAM di propinsi minoritas Muslim China di Xianjang, yang dalam peta lama dikenal dengan nama Eastern Turkistan atau Turkistan Timur.

Sesuai dengan nama aslinya, Uighur adalah ethnic Turki dan mereka masih menggunakan bahasa Turki klasik dan seratus persen beragama Islam sunni. Wilayah ini seperti juga beberapa wilayah Muslim lainnya di Asia Tengah menjadi rebutan dua kekuatan besar Russia dan China. Russia berhasil mencaplok Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Khyrgistan dan Turkemenistan yang kemudian setelah bubarnya USSR menjadi negeri-negeri merdeka. Sedangkan Eastern Turkistan atau Xianjang dan dicaplok oleh penguasa China sejak sebelum rezim Komunis dan di jadikan propinsi autonomi dibawah pemerintah pusat China di Beijing. Karena beberapa insiden kecil Umat Islam di Uighur dipersulit melaksanakan ibadah agama dan menjaga tradisi serta kebudayaan mereka yang dominan Islamic.

Laporan-laporan media memperkirakan lebih dari satu juta minoritas Muslim Uighur terutama generasi muda harus melalui proses ‘re-edukasi’ di ratusan pusdiklat khusus yang di dirikan untuk memisahkan agama dan identitas kedudayaan Islam mereka dan merobah orientasi mereka kepada China.

Pemerintah China selalu membantah adanya diskriminasi dan kamp-kamp ‘re-edukasi’ namun tidak memberi akses kepada wartawan ataupun lembaga HAM untuk meninjau keadaan di Xianjiang. Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet bulan lalu mendesak pemerintah China memberikan akses dan kebebasan yang diperlukan untuk meninjau keadaan mencekam yang dialami masyarakat Uighur dalam kehidupan keagamaan dan kebudayaan mereka.

Karena itu Ketua Umum Dewan Da’wah Drs Mohammad Siddik MA, mendukung himbauan DPR agar Pemerintah RI sebagai negeri Islam terbesar di Dunia ikut secara aktif mengusahakan keadaan yang kondusip bagi ummat Islam Uighur melaksanakan ibadah agama dan memelihara identitas kebudayaan mereka dalam wilayah China. Dengan kebijakan repressip yang sekarang pemerintah China hanya akan mendorong radikalisme dikalangan masyarakat Uighur yang akan merugikan China sendiri. Siddik juga menghimbau negeri-negeri anggota OKI dan masyarakat Islam sedunia untuk mendesak China memberikan kebebasan beragama kepada etnik Muslim Uighur agar China tidak dibenci dan dimusuhi oleh Ummat Islam sedunia. China harus memanage minoritas Muslim Uighur dengan memberikan kebebasan beragama dan pendidikan sehingga Uighur bisa menjadi aset bagi China untuk hubungannya dengan Dunia Islam. (TH)