Menggugat Dikotomi Muslim Kaffah vis a vis Muslim Minimalis : Catatan dari Hasil Ijtima Ulama 1 dan 2

Beberapa hari ini saya agak sedikit terganggu dengan tulisan yang membandingkan antara Muslim Kaffah dan Muslim Minimalis dalam memilih pemimpin. Sebagai peserta Ijtima ulama dan tokoh. Saya mencoba menyimpulkan beberapa intisari wacana yang berkembang dalam ijtima pertama dan kedua tersebut dalam bahasa saya sendiri.

Dalam pengamatan saya sebagai peserta, saya melihat sendiri bahwa para ulama dan tokoh ummat sudah berusaha mencari figur pemimpin yang dianggap Muslim Kaffah. Maka muncul lah nama Ustad Abdul Shomad dan Ustad Salim Segaf Aljufri. Alasan ditempatkan sebagai Wakil Presiden karena ulama dan tokoh melihat dari sisi pertimbangan realitas (Fiqhul Waqi’) bahwa partai pengusung dari Partai partai Islam tidak cukup suaranya untuk mengusung pemimpin Muslim Kaffah sebagai Capres. Dalam hal ini para ulama dan tokoh berkaca dengan realitas politik suara ummat. Berdasarkan data yang ada, suara dukungan ummat Islam kepada partai partai Politik Islam dibandingkan suara untuk partai partai Nasionalis  hanya sekitar 30 persen an (Itu pun jika semua partai partai Islam mau bersatu). Kita diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan untuk menggunakan akal kita dalam memotret realitas suara publik yang sebenarnya yaitu melalui teknik survei opini publik. Tentunya jika kita lakukan survei secara benar, maka kita akan menemukan realitas yang sesungguhnya tentang suara dukungan dari ummat Islam untuk memilih pemimpin Muslim Kaffah. Jika kita memaksakan Habib Rizq sebagai capres dengan alasan Muslim Kaffah, sama saja kita melanggar Sunnatullah yang Allah berikan melalui ilmu survei yang ilmiah tadi, Habib Rizq punya akseptabilitas sebagai ulama yang didengar tapi tidak punya akseptabilitas sebagai Presiden apalagi untuk kalangan nasionalis. Untuk sementara kita harus bersabar menempatkan kalangan pemimpin Nasionalis menjadi nomor satu karena Sunnatullah (realitas) mengatakan demikan. Melawan Sunnatullah sama saja “bunuh diri” seperti khayalan anak kecil yang menggunakan sarung dipundaknya dan terjun dari lantai paling atas berharap menjadi Superman.

Apakah Jokowi dan Prabowo sudah ideal keislaman nya, dua duanya tentu bukan Muslim yang kaffah. Yang satu dianggap tak mampu membaca surat Al-Fatihah sedangkan yang satu lagi menyebut suratnya saja salah yaitu Al-Fatekah. Tentu kriteria keislaman seseorang tidak hanya bisa dilihat dari sisi Ibadah Maghdhah saja, ada sisi lain yang bisa kita pertimbangkan yaitu komitmen dan track record kedekatan dengan ummat dan ulama. Setau saya Prabowo punya track record bergaul dengan ulama semenjak beliau muda, malahan beliau berhaji dibimbing oleh Allahyarham Muzayyin Abdul Wahab dari Dewan Da’wah yang kala itu dikenal lembaga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah orde baru tapi seorang Prabowo tidak takut dicap negatif oleh Rezim pada saat itu. Beliau bisa memilah dan memilih mana ulama dan lembaga yang benar benar berjuang untuk kepentingan ummat Islam, malahan pada masa beliau ditugaskan di Timor Timur, beliau pernah mengawal da’i da’i Dewan Dakwah ketika hendak berdakwah di wilayah konflik. Prabowo sebenarnya sedang melakukan tindakan yang penuh resiko, di satu sisi tindakan pengawalan itu menyiratkan bahwa Prabowo pendukung da’wah walau dengan kapasitasnya sebagai tentara tapi disisi lain beliau tau resiko yang harus dihadapi karena seperti memasukkan kelinci di kandang macan karena Timor Timur adalah penduduknya mayoritas non Muslim.

Jika kedua nya bukan Muslim Kaffah dalam artian ibadah Maghdhah, dan secara sunnatullah belum mungkin terpilih pemimpin dari Muslim kaffah di Indonesia, maka kriteria yang harus kita gunakan adalah mencari pemimpin yang Adil. Karena Rasulullah sendiri pernah meminta perlindungan untuk para sahabatnya kepada raja Najasyi di negeri Habasyah (sekarang menjadi negara Ethiopia) yang beragama Kristen yang punya sifat Adil, karena kaum Muslimin pada saat itu dalam keadaan lemah dan tidak punya kekuasaan untuk melindungi ummat nya. Pilihan  pemimpin yang Adil lebih diutamakan ketika secara religisiutas belum ditemukan pemimpin yang dianggap Muslim Kaffah tersebut. Apalagi Prabowo bukanlah seorang non Muslim yang jelas ke-Islam-annya secara zohir. Pertanyaannya sekarang, mana di antara Jokowi dan Prabowo, yang lebih punya sifat Adil ? Tentunya kita dapat menilai sendiri dari beberapa kasus yg ada selama ini. Jadi dalam kasus ini, Ulama dan Tokoh punya pertimbangan lebih baik memilih Pemimpin Muslim Minimalis yang lebih Adil daripada Pemimpin Muslim Minimalis yang kurang adil. Sifat keadilan menjadi basis kriteria utama setelah identitas sebagai Muslim.

Tentunya para ulama dan tokoh yang hadir mafhum bahwa kondisi yang tidak ideal dalam memilih pemimpin diatas tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Ada tugas dakwah besar di depan mata. Dan tugas ini tidak bisa selesai walau nantinya Prabowo menang. Tugas para ulama dan tokoh Islam  harus terus mendakwahkan betapa penting nya kekuasaan berada di tangan ummat sehingga kita bisa leluasa memilih pemimpin Muslim yang kaffah sehingga suara dukungan ummat yang 30 persen tadi dapat meningkat. Tentunya selain dakwah tentang pentingnya kekuasaan di tangan ummat (selain dakwah Tauhid sebagai landasan utama) kita juga harus terus mendengungkan Persatuan ummat, sehingga suara ummat dapat bersatu dan cukup untuk memilih  pemimpin Muslim kaffah dari kader ummat sendiri. Sehingga pada saatnya, kubu nasionalis bisa kita tempatkan hanya sebagai Wakil Presiden. Wallahu’alam Bishawwab

*Ditulis oleh Taufik Hidayat (Wasekum DDII dan Peserta Ijtima Ulama dan Tokoh I dan II)