Dewan Dakwah dan SP2MI Jalin Sinergi Atasi Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah

Jakarta, dewandakwah.or.id — Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menerima kunjungan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) pada Rabu (7/10/2026) di Ruang Rapat Lantai Dua, Gedung Menara Dakwah Dewan Dakwah, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang sinergi pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), khususnya untuk memperluas akses pendidikan dan menangani persoalan anak tidak sekolah (ATS) serta anak putus sekolah (APS).

Rombongan SP2MI dipimpin Drs. H. Amiruddin. Sementara dari Dewan Dakwah hadir antara lain Waketum II, Dr. Ahmad Misbahul Anam, Sekretaris Umum, Dr. Dwi Budiman Assiroji, M.Pd.I, Wasekum Agus Samsono, M.E.I, Ketua Bidang Pendidikan, Dr. Ujang Habibi, M.Pd.I, Ketua Bidang Bina MPK yang membawahi PKBM Dewan Dakwah Heri Sahmuda Sitorus, M.Sos, serta beberapa pengurus lainnya

Dalam pertemuan tersebut, Drs. H. Amiruddin menyampaikan bahwa persoalan ATS dan APS masih menjadi tantangan serius yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Ia menyebut jumlah ATS/APS secara nasional mencapai sekitar empat juta anak dan menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga.

Menurut Amiruddin, keberadaan Dewan Dakwah dengan jaringan yang luas di berbagai daerah menjadi salah satu potensi penting untuk memperkuat upaya penanganan ATS/APS. SP2MI berharap komunikasi dan kerja sama dengan Dewan Dakwah dapat berkembang menjadi program konkret di lapangan.

“Harapan kita dari kunjungan ini agar komunikasi kita dengan Dewan Dakwah lancar. Mudah-mudahan pertemuan ini jangan sekali, mungkin nanti ada yang bisa kita kerjasamakan dan kita tindaklanjuti,” ujar Amiruddin.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah pengembangan PKBM Dewan Da'wah di berbagai wilayah. Menurut Amiruddin, PKBM dapat menjadi instrumen penting dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang tidak terjangkau sistem pendidikan formal, termasuk mereka yang telah melewati usia sekolah.

Pembahasan juga mencakup persoalan regulasi pendidikan kesetaraan, terutama bagi peserta didik berusia dewasa. SP2MI menilai diperlukan kebijakan yang tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai kondisi dan pengalaman belajarnya, sekaligus memastikan kompetensi lulusan tetap terjaga.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Ahmad Misbahul Anam menyampaikan bahwa Dewan Dakwah menyambut baik peluang kerja sama dengan SP2MI. Ia menjelaskan bahwa PKBM telah menjadi bagian dari pengembangan pendidikan masyarakat yang dilakukan Dewan Dakwah di sejumlah daerah.

Menurutnya, karakteristik PKBM Dewan Da'wah salah satunya adalah memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak harus selalu menunggu pembangunan gedung baru untuk mendapatkan layanan pendidikan.

“Ciri khas kita, PKBM kita itu kelasnya ya masjid. Jadi bagi alumni kalau mereka mau merintis pendidikan, tidak perlu membangun bangunan baru, tapi menggunakan markas mereka yang ada, yaitu masjid,” jelas Misbahul Anam.

Ia menyebut pengembangan PKBM Dewan Da'wah telah berjalan di sejumlah daerah, diantaranya di Indragiri Hilir, Surakarta, Kepulauan Meranti, Pontianak, dan Lampung. Ke depan, jaringan tersebut akan terus dikembangkan dengan melibatkan potensi Dewan Da'wah di daerah.

Penguatan PKBM juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan jaringan dai Dewan Dakwah. Para alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir yang kembali ke daerah masing-masing dapat mengambil peran dalam pendidikan masyarakat. Dewan Dakwah juga memiliki program pengabdian dai selama satu hingga dua tahun di berbagai wilayah Indonesia. Potensi tersebut dapat disinergikan dengan pengembangan PKBM, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendamping pendidikan.

“Tempat-tempat yang memang belum ada tenaganya, kita siapkan tenaga, namanya dai tadi, satu sampai dua tahun, untuk bisa mengambil bagian dari pengawalan,” kata Misbahul Anam.

Pengembangan PKBM juga dinilai relevan untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, pesisir, maupun kawasan yang memiliki persoalan sosial dan pendidikan yang kompleks. Model pendidikan nonformal dinilai memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan layanan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pertemuan tersebut juga menyoroti persoalan anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri yang mengalami putus sekolah. Dalam diskusi disampaikan adanya anak-anak pekerja migran yang kembali ke Indonesia pada usia remaja tetapi masih mengalami keterbatasan kemampuan membaca, berbahasa Indonesia, dan mengikuti pembelajaran sesuai jenjang usianya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan ATS/APS  memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada administrasi pendidikan, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan keperluan nyata peserta didik.

Para peserta pertemuan juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan kesetaraan. Fleksibilitas PKBM harus tetap diiringi dengan pemetaan kompetensi melalui asesmen yang tepat agar peserta didik memperoleh layanan sesuai kemampuan dan lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Selain pengembangan PKBM, SP2MI dan Dewan Dakwah membahas kemungkinan kerja sama dalam pemanfaatan jaringan, sumber daya manusia, pelatihan, serta pengabdian mahasiswa. Mahasiswa Dewan Dakwah yang memiliki program pengabdian masyarakat dinilai dapat menjadi salah satu unsur pendukung kegiatan pendidikan di wilayah yang membutuhkan.

Kedua pihak sepakat bahwa komunikasi dan penjajakan kerja sama perlu dilanjutkan. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dibahas adalah penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Dakwah dan SP2MI sebagai landasan pengembangan program bersama.

Melalui sinergi tersebut, PKBM Dewan Da'wah diharapkan dapat semakin berkembang dan menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal. Kerja sama ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperluas akses pendidikan dan menangani persoalan anak tidak sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

Humas Dewan Dakwah

Reportase: Abu Idris

Editor: Abu Dzakir