Gelar Rakorwil 2026, Dewan Dakwah Jawa Barat Perkuat Konsolidasi Keummatan dan Teguhkan Kemandirian Dakwah

Bandung Barat, dewandakwah.or.id — Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat (Jabar)  memperkuat konsolidasi organisasi dan meneguhkan peran dai dalam menghadapi tantangan dakwah yang semakin kompleks. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Dakwah Jabar 2026 yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Dewan Dakwah, Bandung Barat, Sabtu (12/10/2026).

Mengusung tema “Memperteguh Peran Dewan Da’wah dalam Menjalankan Fungsi Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar di Jawa Barat”, kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang merupakan perwakilan dari 25 Pengurus Dewan Dakwah tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Rakorwil menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antarpengurus, menyatukan langkah perjuangan dakwah, serta merumuskan respons terhadap berbagai tantangan umat Islam di tingkat lokal maupun nasional.

Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Dakwah Jabar, Ustadz Muhammad Daud Gunawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa seorang dai harus senantiasa siaga menjaga wilayah dakwah. Menurutnya, kondisi umat di wilayah binaan dapat berubah sewaktu-waktu akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Ia mengibaratkan wilayah dakwah seperti medan perjuangan yang harus terus dijaga agar tidak kehilangan pengaruh dan pembinaan terhadap umat. “Seperti wilayah perang yang setiap saat bisa direbut oleh musuh. Kita tentu paham siapa musuh umat Islam yang setiap saat juga mereka bergerak ingin merebut binaan kita,” ungkapnya.

Ustadz Daud juga menyoroti tantangan pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, beragam ideologi dan paham, mulai dari komunisme, sosialisme, kapitalisme hingga liberalisme, pluralisme, dan sekularisme, turut memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat Muslim.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran dai dalam membimbing umat agar memiliki pemahaman Islam yang kokoh dan menjadikan Al-Qur'an serta As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. “Tugas dai adalah mengembalikan cara berpikir kaum Muslim kepada ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan Sunnah,” tegasnya.

Ketua Dewan Dakwah Jabar, Ustadz Muhammad Roinul Balad, mengingatkan kembali sejarah kelahiran Dewan Dakwah pada 1967 yang dipelopori oleh Allahuyarham Bapak Mohammad Natsir. Organisasi ini lahir dalam situasi ketika umat Islam menghadapi tantangan berat, termasuk melemahnya aktivitas dakwah dan perubahan peta politik setelah pembubaran Partai Masyumi.

Menurut Ustadz Roin, sejumlah tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini memiliki kemiripan dengan situasi pada masa tersebut. Umat berpotensi terpecah belah dan hanya menjadi sasaran mobilisasi kepentingan politik praktis, terutama menjelang pemilihan umum. “Umat jangan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Setelah suara diperoleh, umat justru ditinggalkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar umat dan organisasi dakwah tidak terjebak dalam kepentingan kekuasaan hanya karena iming-iming materi. Dalam konteks tersebut, Ustadz Roin menegaskan kembali lima fungsi utama Dewan Dakwah, yakni mengawal akidah, menegakkan syariah, menjadi perekat ukhuwah, mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memperkuat solidaritas dunia Islam.

Kelima fungsi tersebut menjadi landasan perjuangan organisasi dalam mewujudkan visi Dewan Dakwah, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami dalam NKRI yang kuat dan sejahteraSelain memperkuat pembinaan umat, Dewan Dakwah Jabar juga terus mengembangkan program-program strategis yang menopang keberlanjutan dakwah.

Ustadz Roin juga menyampaikan bahwa pembangunan masjid yang direncanakan sekaligus menjadi asrama mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Jawa Barat masih terus berjalan. Hingga saat ini, progres pembangunannya telah mencapai 68 persen. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pengaderan dai sekaligus memperkuat proses pendidikan dan pembinaan calon dai yang akan diterjunkan ke tengah masyarakat.

Dewan Dakwah Jabar juga menjalankan program ketahanan pangan melalui usaha peternakan ayam petelur. Program ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung keperluan ekonomi, tetapi juga berpotensi dikembangkan oleh pengurus Dewan Dakwah di berbagai daerah.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan dakwah tidak cukup hanya melalui ceramah dan pembinaan keagamaan, tetapi juga perlu ditopang oleh program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Fathurrahman Mahfudz, BIRK., M.M., yang turut hadir memberikan sambutan dan arahan, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi. Namun, pergantian tersebut tidak boleh menghentikan perjuangan dakwah.

Menurutnya, setiap zaman selalu menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang menuntut kesiapan organisasi dan para dai untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip perjuangan. “Pemimpin datang dan pergi adalah hal biasa, tetapi amanah dakwah harus terus berjalan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan jumlah umat harus diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kualitas dai. Tanpa pengaderan yang berkelanjutan, keperluan pembinaan umat akan semakin sulit dipenuhi. Ustadz Fathurrahman turut mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan NKRI sebagai salah satu warisan pemikiran perjuangan Bapak Mohammad Natsir.

“Warisan Allahuyarham Mohammad Natsir tentang keutuhan NKRI harus dirawat oleh kita dan para dai,” ungkapnya.

Terkait hubungan dengan pemerintah, ia menjelaskan bahwa Dewan Dakwah pada prinsipnya siap bersinergi dan mendukung program pemerintah selama sejalan dengan konstitusi dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebaliknya, Dewan Dakwah tetap harus menjalankan sikap kritis apabila terdapat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi maupun prinsip-prinsip syariat Islam.

Ustadz Fathurrahman juga mendorong para dai agar mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan yang dihadapi masyarakat. Dakwah, menurutnya, tidak boleh berhenti pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi harus hadir menjawab keperluan riil umat.

Ia mencontohkan program pembangunan jembatan dan penyediaan sumur yang difasilitasi pemerintah. Program semacam itu dapat disambut positif dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di wilayah binaan Dewan Dakwah.

“Dai harus menjadi solusi di masyarakat. Jika daerah binaannya tidak ada jembatan atau sumur, maka program pemerintah tersebut bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Di bidang ekonomi, ia juga menyampaikan peluang kerja sama melalui program ketahanan pangan yang ditawarkan pemerintah, antara lain penyaluran bibit kelapa dan kopi.

Menurutnya, para dai dan pengurus Dewan Dakwah dapat mengoptimalkan tanah-tanah wakaf agar lebih produktif dan memiliki nilai ekonomis. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung operasional dakwah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa kemandirian ekonomi harus dibangun tanpa mengorbankan kehormatan dan independensi dai. “Seorang dai harus punya izzah atau harga diri, yang tidak mudah dibeli oleh kepentingan pihak lain,” tegasnya.

Karena itu, sinergi dengan pemerintah maupun pihak lain perlu dibangun secara profesional, terukur, dan tetap berpegang pada prinsip perjuangan organisasi.

Kemandirian ekonomi, lanjutnya, menjadi salah satu fondasi penting agar dakwah dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa kehilangan independensi dalam menyampaikan kebenaran.

Rakorwil Dewan Dakwah Jabar 2026 selanjutnya diisi dengan dialog, tanya jawab, serta penyampaian laporan dan berbagi pengalaman dari para pengurus Dewan Dakwah tingkat kabupaten dan kota.

Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat koordinasi program, meningkatkan efektivitas pembinaan umat, dan mendorong lahirnya berbagai inisiatif dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Melalui Rakorwil ini, Dewan Dakwah Jabar menegaskan komitmennya untuk memperkuat barisan dai, menjaga akidah umat, merawat persatuan bangsa, serta membangun kemandirian dakwah melalui pengaderan dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan semangat amar makruf nahi munkar, Dewan Dakwah diharapkan terus hadir bukan hanya sebagai penggerak pembinaan keislaman, tetapi juga sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan. Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto seluruh peserta.

Humas Dewan Dakwah

Editor: Abu Dzakir