Muslimat Dewan Dakwah dan KPIPA Perkuat Kolaborasi Perempuan untuk Palestina

Jakarta, dewandakwah.or.id — Perjuangan membela Palestina membutuhkan konsolidasi lintas organisasi perempuan, tidak hanya dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui edukasi, penguatan jaringan, dan pemberdayaan ekonomi. Semangat itu mengemuka dalam silaturahim Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Aqsa (KPIPA) dengan Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Kantor Pusat Dewan Dakwah, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua KPIPA Nurjanah Hulwani tersebut menjadi ruang bertukar gagasan mengenai gerakan perempuan, dakwah, serta dukungan berkelanjutan untuk Palestina. Rombongan KPIPA diterima Ketua Muslimat Dewan Dakwah Hartini Dg Saido bersama jajaran pengurus.

Dalam pertemuan itu, Nurjanah menjelaskan KPIPA dibentuk sebagai wadah bersama organisasi perempuan Indonesia untuk mengonsolidasikan kepedulian terhadap Palestina. “Tujuan KPIPA adalah menjadi rumah besar perjuangan perempuan Indonesia dalam membela Palestina,” kata Nurjanah.

KPIPA secara resmi didirikan pada 17 Agustus. Pemilihan tanggal tersebut, menurut Nurjanah, mengandung pesan simbolik kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi pengingat bahwa Palestina hingga kini masih menghadapi persoalan kemerdekaan dan kehidupan rakyat yang berat.

KPIPA didirikan oleh 10 organisasi perempuan, termasuk Muslimat Dewan Dakwah. Berbeda dengan organisasi induknya yang memiliki agenda dakwah dan keumatan yang lebih luas di dalam negeri, KPIPA secara khusus mengonsolidasikan gerakan perempuan pada isu Palestina.

“Di tengah kesibukan mengurus dakwah dalam negeri, kita harus tetap mengurus Palestina. Kita tidak bisa membantu Palestina jika kondisi dalam negeri belum baik, namun sebaliknya kita juga tidak boleh melupakan Palestina,” ujar Nurjanah.

Dari Solidaritas ke Gerakan Terorganisasi

Menurut Nurjanah, dukungan terhadap Palestina perlu bergerak dari solidaritas sesaat menjadi gerakan yang terorganisasi dan berkelanjutan. KPIPA juga menjadi bagian dari jaringan internasional Global Women Coalition for Quds and Palestine (GWCQP) yang berpusat di Turki. Di tingkat Asia-Pasifik, KPIPA tergabung dalam Asia Pacific Women Coalition for Quds and Palestine (APWCQP) yang mencakup Indonesia, Maladewa, Thailand, dan Malaysia.

“Indonesia sebagai negara muslim terbanyak harus menjadi contoh dan terdepan dalam membela Palestina. Kekuatan kita ada pada kolaborasi 10 ormas pendiri ini,” katanya.

Nurjanah mengatakan, KPIPA juga membuka peluang memperluas jaringan gerakan dengan melibatkan kelompok perempuan lintas latar belakang. “Jika kolaborasi ini sudah berjalan seperti yang diharapkan, kita akan membuka jaringan lintas agama,” ujarnya.

KPIPA kini mengembangkan sejumlah jejaring, antara lain Koalisi Daiyah, Koalisi Perempuan Muda Indonesia Peduli Palestina (KPMIP), Perempuan Seni untuk Palestina (PUSPA), serta jaringan di sejumlah daerah. Pengembangan cabang juga diarahkan ke berbagai wilayah Indonesia. Seperti Sumut, Jawa Barat dan akan segera dibentuk di Bangka Belitung.

Selain penggalangan kepedulian dan edukasi, KPIPA mendorong model dukungan yang lebih berkelanjutan melalui wakaf produktif. Dana wakaf dikelola dalam kegiatan usaha, sementara hasilnya diarahkan untuk mendukung perjuangan Palestina.

Palestina dan Tantangan Kemanusiaan

Dalam pertemuan tersebut, Nurjanah juga memaparkan kondisi kemanusiaan di Gaza yang menurutnya masih sangat memprihatinkan. Ia menyoroti persoalan pengungsian, keterbatasan sanitasi, serta persoalan sampah yang semakin berat.

“Kondisi terkini di Gaza yang memprihatinkan, 70% wilayah Gaza sudah dikuasai Israel. Warga hidup seadanya di tenda-tenda sempit, 1 toilet untuk 850 orang, dan 60 ribu ton sampah menumpuk di mana-mana. Perjuangan Palestina tidak hanya di bidang edukasi, tetapi juga dana,” katanya.

Bagi KPIPA, isu Palestina karena itu tidak berhenti pada kampanye dan penyadaran publik. Dukungan juga diarahkan pada pembangunan sistem solidaritas yang dapat berjalan dalam jangka panjang.

Dakwah sebagai Jalan Perjuangan

Sementara itu, Hartini Dg Saido memperkenalkan sejarah dan karakter gerakan Dewan Dakwah kepada rombongan KPIPA. Ia menjelaskan, Dewan Dakwah lahir dari gagasan sejumlah tokoh pejuang Indonesia, di antaranya Mohammad Natsir dan HM Rasjidi, yang kemudian memilih dakwah sebagai jalan perjuangan umat.

Hartini mengutip ungkapan Mohammad Natsir, “Jika dulu kita berdakwah lewat politik, maka sekarang kita berpolitik lewat dakwah.” Menurut Hartini, konsepsi dakwah Dewan Dakwah tidak terbatas pada aktivitas keagamaan dalam pengertian sempit, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

“Dakwahnya Dewan Dakwah adalah dakwah yang syamil. Meliputi semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya dan tentu saja pendidikan,” tuturnya.

Ia menyebut lima visi yang menjadi pijakan Dewan Dakwah, yakni mengawal akidah, menegakkan syariah, menjaga ukhuwah, mempertahankan NKRI, serta membangun solidaritas dunia Islam. “Visi ini dibingkai dalam kata dakwah. Sebuah pilihan yang tentu saja memiliki risiko lebih berat daripada berpolitik, tetapi membawa ketenangan karena janji Allah,” kata Hartini.

Salah satu ciri khas Dewan Dakwah yang turut diperkenalkan kepada KPIPA adalah program pengiriman dai dan daiyah ke wilayah pedalaman. Program tersebut telah berjalan selama lebih dari lima dekade. Pada 2026, Dewan Dakwah mengirim sekitar 120 dai dan daiiyah untuk menjalankan tugas dakwah di berbagai wilayah.

Untuk memastikan keberlanjutan gerakan, Dewan Dakwah juga membangun sistem kaderisasi melalui Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir. Lembaga pendidikan tersebut menjadi salah satu pusat penempaan kader dai dan daiiyah sebelum diterjunkan ke masyarakat. Menurut Hartini, setiap tahun STID menyiapkan sekitar 150 calon dai dan daiiyah untuk menjalankan misi dakwah di berbagai daerah.

Muslimat Dewan Dakwah sebagai Inkubator Daiyah

Sebagai salah satu sayap organisasi, Muslimat Dewan Dakwah mengambil peran dalam memperkuat kaderisasi dan pemberdayaan perempuan. “Muslimat Dewan Dakwah adalah sayap organisasi yang fungsinya menyukseskan semua yang ada dalam visi dan misi Dewan Dakwah,” ujar Hartini.

Salah satu program yang dikembangkan adalah kaderisasi daiyah, baik untuk kader internal maupun aktivis perempuan dari luar organisasi. Program tersebut diarahkan menjadi semacam inkubator bagi lahirnya kader perempuan yang memiliki kapasitas dakwah sekaligus kemampuan merespons persoalan sosial di tengah masyarakat.

Selain kaderisasi, Muslimat Dewan Dakwah menjalankan sejumlah program seperti dakwah di lapak, pembinaan perempuan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta program Baiti Jannati. Program Baiti Jannati mencakup pembekalan pasangan pranikah, konseling keluarga, pembinaan remaja, ta’aruf, hingga konsultasi waris.

Hartini juga menekankan pentingnya penguatan kejamaahan sebagai fondasi organisasi. Menurut dia, penguatan tersebut membutuhkan proses pembinaan yang panjang, terukur, dan berjenjang, dengan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan utama. “Penguatan kejamaahan adalah salah satu di antara tiga hal yang diridai Allah setelah ibadah dan tidak syirik, yaitu bersatu dan tidak berpecah belah,” katanya.

Silaturahim dengan KPIPA, lanjut Hartini, menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya memperkuat ukhuwah dan membangun kerja bersama di tengah kompleksitas persoalan umat. Bagi kedua pihak, kolaborasi perempuan menjadi salah satu ruang strategis untuk menjembatani keduanya—mengubah kepedulian menjadi gerakan yang terorganisasi, berkelanjutan, dan berdampak.

Humas Dewan Dakwah

Reportase: Muslimat Dewan Dakwah

Editor: Abu Dzakir